Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meminta Kementerian PUPR memperhatikan dampak dari pembangunan infrastruktur yang telah ataupun tengah dilakukan. Hal ini dikatakan Andi Aras menyikapi protes warga terhadap dampak pembangunan Jalan Tol Makassar New Port (MNP) yang diduga jadi penyebab banjir di beberapa titik lingkungan Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
“Kadang-kadang dalam pembangunan infrastruktur ini tidak terlalu memperhatikan efek atau dampak yang dihasilkan. Jadi kita (Komisi V) minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur yang satu tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya,” kata Iwan Aras saat ditemui Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Komisi V di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, (6/12).
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya.
Baca juga: Kementerian PUPR Bersama Komisi V DPR RI Resmikan 3 Jembatan Gantung di Kabupaten Sintang Kalbar
Politisi Fraksi Gerindra ini mengungkapkan pengelola proyek seharusnya bisa menghitung dan merencanakan dengan baik resiko yang muncul dari setiap m pembangunan. Sehingga, hal ini bisa meminimalisir berbagai dampak negatif yang mungkin bisa muncul.
“Misalkan membangun jalan tol ini seharusnya tidak kemudian menghasilkan banjir di wilayah-wilayah tertentu Itu harus dihitung dan direncanakan dengan baik,” ujar Legislator Dapil Sulawesi Selatan II ini.
Diketahui, berdasarkan keterangan PT Makassar Metro Network, sebagai pengelola jalan tol Makassar New Port (MNP), banjir yang terjadi ke permukiman dipicu saluran drainase yang tersumbat sampah. Untuk itu, Iwan Aras juga meminta Kementerian PUPR juga melakukan mitigasi terhadap permasalahan air yang ada, khususnya di lingkungan Kecamatan Tallo.
Baca juga: Susun Skala Prioritas, Kemenhub Harus Tuntaskan Proyek Strategis Nasional di 2024
“Kita tidak ingin di saat musim kemarau kita gak punya air. Di saat kita musim hujan kita kebanjiran air. Nah ini yang perlu diolah dan ditata, bagaimana mengelola sumber daya air ini,” sambungnya.
Hal ini, kata Iwan Aras, bisa dimulai dengan pemanfaatan drainase dan optimalisasi fungsi bendungan-bendungan yang ada. “Dan kemudian nantinya pada saat musim kemarau itu bisa menjadi sumber air bagi petani maupun masyarakat kita, untuk air bersih. Tentunya juga harus ada koordinasi yang baik antara lembaga,” pungkasnya. (RO/S-3)
Kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini.
Tilang emisi tersebut dinilai merupakan salah satu langkah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraannya.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved