Berita Terbaru Amdal Hari Ini

Audit Lingkungan di Sumatra, Pemerintah Libatkan Dosen dan Guru Besar dengan Perlindungan Hukum

PEMERINTAH akan melakukan audit lingkungan terhadap lebih dari 100 unit usaha di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh sebagai bagian dari evaluasi persetujuan lingkungan pascabencana.

Patuhi Regulasi, PT AOC Pastikan Tidak Menambang di Kawasan Hutan Produksi

PT AOC telah mengantongi seluruh perizinan lingkungan yang sah, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Berkaca dari Raja Ampat, Legislator Dukung Pemerintah Tertibkan Izin Tambang di Papua

KASUS pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat aktivitas industri tambang nikel memicu banyak pihak untuk angkat suara, termasuk dari Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Mandenas.

Hentikan Kegiatan Penambangan Nikel di Raja Ampat yang Diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia

Rob memberikan dukungan penuh kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, untuk mengkaji ulang izin permohonan persetujuan lingkungan baru.

Rencana Pembangunan Terminal LNG, Menteri LH Minta Jangan Ganggu Penyu, Koral, dan Mangrove

LINGKUNGAN Pantai Sanur, Sidakarya dan Pulau Serangan padat aktivitas wisata.

Pemerintah Diminta Tegas Tindak Pagar Laut 30 Km di Tangerang 

Dia menuturkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah diatur soal pemanfaatannya harus dilakukan dengan izin resmi.

Warga Sekitar Dukung Percepatan Pengesahan Amdal PTFI

Masyarakat di sekitar wilayah operasi tambang PT Freeport Indonesia menyetujui dan mendukung percepatan pengesahan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) perusahaan.

Izin Pembangunan Beach Club Raffi Ahmad Disoal

Elki Setiyo Hadi menyatakan bahwa pembangunan tersebut dapat memperparah kekeringan di wilayah Kapanewon Tanjungsari.

Diduga Penyebab Banjir, Komisi V Minta Pembangunan Tol MNP Perhatikan Dampak Lingkungan

Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya

Menteri Siti Nurbaya Beri Sambutan Rakernas Amdal 2023 di Jakarta

Proses AMDAL dipermudah secara prosedural birokratis, namun dengan tetap menjaga prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang tepat.

Kementerian LHK Bangun Sinergi Transformasi Persetujuan Lingkungan

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan dalam implementasinya di lapangan corrective actions terkait Amdal dilakukan secara bertahap lantaran cukup berat dan kompleks.

Banyaknya Konferensi Internasional di Bali Ancam Kualitas Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat

Banyaknya kegiatan besar di Bali dinilai sebagai hal yang justru bisa mengancam kualitas lingkungan hidup di sana.

Masyarakat Antikorupsi Soroti Proyek Rempang Eco-City

Xinyi Glass pernah membuat MoU dengan Kawasan Industri Sadai di Bangka dengan janji akan menyiapkan US$6 miliar-US$7 miliar investasi untuk menggarap pengolahan mineral tambang pasir kuarsa.

Punya Otoritas Keluarkan Izin Amdal, KLHK tidak Dapat Diintervensi

UU Ciptaker membuat proses persetujuan Amdal dan Izin Lingkungan menjadi kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tidak bisa diintervensi.

Permudah Pengajuan Amdal, KLHK Luncurkan Amdalnet

Sistem itu dapat digunakan untuk pengajuan persetujuan lingkungan mulai dari penapisan otomatis jenis dokumen lingkungan, asistensi pelingkupan, dan Amdal digital workspace.

Pengertian Amdal: Kegunaan, Fungsi, Tujuan, dan Dasar Hukum

Amdal merupakan istilah yang cukup familiar di telinga masyarakat. Amdal diperkenalkan sejak 1969, saat orang mulai merasakan dampak pembangunan pada lingkungan. 

Walhi Minta Presiden Cabut Izin Tambang Perusak Lingkungan dan Pemicu Konflik

hal itu penting dilakukan untuk memperbaiki tata kelola terkait Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik dapat terwujud.

Banjir Mengancam Jiwa, Warga Mutiara Gading Timur Bekasi Tuntut Tanggung Jawab Pengembang

Dalam lima tahun terakhir banjir kerap menyambangi Perumahan Mutiara Gading Timur, khususnya wilayah RW 029.

RI akan Serahkan Revisi AMDAL Pembangunan TN Komodo ke UNESCO Akhir Agustus

KLHK menyebut bahwa sebanyak 3.022 komodo yang hidup di Taman Nasional Komodo tidak merasakan dampak apapun dari adanya pembangunan tersebut.

Kena Peringatan UNESCO, Revisi AMDAL Proyek di TN Komodo Dikebut

UNESCO sudah memberikan batas waktu penyerahan revisi AMDAL dan dokumen pendukung terkait ITMP Taman Nasional Komodo pada 1 Februari 2022 mendatang.

Pendidikan dan Perempuan

Jangan Abaikan Refleksi

Ironi (Rencana) Pembatasan Mahasiswa Baru

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia