Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Indonesia akan menyerahkan revisi analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan Taman Nasional Komodo ke World Heritage Convention (WHC) dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada akhir Agustus 2021 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno.
Wiratno menjabarkan nantinya dokumen Environmental Impact Assessment (EIA), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) akan dikirim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Komisi Nasional untuk UNESCO di Kemendikbud.
"Dari situ dikirim ke WHC dan UNESCO lewat Dubes RI di Paris sekaligus perwakilan tetap untuk UNESCO," beber Wiratno.
Dalam penyusunan revisi tersebut, KLHK bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia juga memastikan, revisi tersebut dilakukan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).
"Pembangunan tetap jalan terus. Tiggal sedikit lagi selesai," ucap dia.
Wiratno mengungkapkan, pembangunan destinasi wisata di Taman Nasional Komodo sudah mencapai 95%. Adapun, pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada awal September 2021 mendatang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan destinasi wisata di Taman Nasional Komodo tidak akan berdampak pada ekosistem serta keberlangsungan hidup komodo yang ada di sana.
"Pembangunan untuk sarana dan prasarana di sana luasnya hak ada 1 hektar dari Taman Nasional Komodo yang luasnya mencapai 173.300 hektar. Hanya 1% dan itu yang banyak orang tidak tahu," kata Wiratno.
Terkait dengan sorotan UNESCO mengenai kekhawatiran akan mengganggu ekosistem Taman Nasional Komodo yang menjadi salah satu World Heritage, Wiratno memastikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan kondisi dan dampak lingkungan dari pembangunan yang dilaksanakan.
Misalnya saja, ia menyebut bahwa sebanyak 3.022 komodo yang hidup di Taman Nasional Komodo tidak merasakan dampak apapun dari adanya pembangunan tersebut.
Adapun, secara spesifik ia menyebut terdapat 1.320 ekor komodo yang hidup di sekitar Pulau Rinca yang kini tengah dibangun. Semua komodo tersebut terus dipantau dan dipastikan dalam keadaan aman.
"Ada delapan ekor komodo yang paling sering aktif di sekitar pembangunan. Kita sudah memantau dampak kegiatan aktivitas manusia dan tidak terbukti ada komodo yang terbunuh atau meninggal," ungkap Wiratno.
"Selain itu, isu pengusiran masyarakat juga tidak ada. Malah mayarakat di sana kita bangunkan pagar, karena di sana ada anak kecil yang digigit komodo. Tidak ada isu pemindahan penduduk segala macam," tegas dia.
Wiratno melanjutkan, pihaknya menghargai usulan UNESCO untuk Taman Nasional Komodo. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan di sana bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kunjungan agar mencapai skala internasional.
"Pembangunan ini sudah mau selesai akhir Agustus atau awal September. Nanti kita buat manajemen pengunjung di sana. Gak ada masalah, semua gak ada masalah," tutup dia. (Ata/OL-09)
Capaian ini sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Samosir dari tahun ke tahun.
Berbagai proyek pariwisata dinilai merusak Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu, bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan karst.
Tokyo, Osaka, dan Sapporo masih menjadi primadona bagi wisatawan asal Indonesia saat berkunjung ke Jepang.
Dubai mencatat 17,55 juta wisatawan internasional sepanjang Januari-November 2025. Kota ini kian diminati berkat akses penerbangan, hotel beragam, dan wisata inklusif.
Data BPS mencatat lebih dari 300.000 wisatawan asal Indonesia berkunjung ke Tiongkok pada Semester I-2025, menyumbang sekitar 5,6% dari total perjalanan luar negeri WNI.
tenggelamnya kapal Putri Sakinah di Labuan Bajo, dinilai cerminan lemahnya tata kelola pelayanan publik di sektor keselamatan transportasi laut khususnya pariwisata
Menurut Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nuroqif, di tengah ancaman kepunahan berbagai satwa endemik, penyelamatan keanekaragaman hayati adalah prioritas
Volume besar itu tentunya memperparah tekanan terhadap lahan seluas 142 hektar yang sudah menampung sampah Ibu Kota selama lebih dari tiga dekade.
Dunia saat ini tengah menghadapi tiga ancaman serius yang disebut “Triple Planetary Crisis” oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pemerintah tekankan komitmen industri jalankan EPR demi kelola sampah plastik. Target 100% pengelolaan tercapai pada 2029 lewat kolaborasi multi-pihak.
KLHK melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menyegel empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla)
‘’Kolaborasi, termasuk dengan kerja sama dengan pihak swasta menjadi kunci untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif, bernilai ekonomis dan ramah lingkungan,”
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved