Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PEMERINTAH Indonesia akan menyerahkan revisi analisis mengenai dampak lingkungan dalam pembangunan Taman Nasional Komodo ke World Heritage Convention (WHC) dan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada akhir Agustus 2021 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno.
Wiratno menjabarkan nantinya dokumen Environmental Impact Assessment (EIA), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) akan dikirim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Komisi Nasional untuk UNESCO di Kemendikbud.
"Dari situ dikirim ke WHC dan UNESCO lewat Dubes RI di Paris sekaligus perwakilan tetap untuk UNESCO," beber Wiratno.
Dalam penyusunan revisi tersebut, KLHK bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia juga memastikan, revisi tersebut dilakukan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).
"Pembangunan tetap jalan terus. Tiggal sedikit lagi selesai," ucap dia.
Wiratno mengungkapkan, pembangunan destinasi wisata di Taman Nasional Komodo sudah mencapai 95%. Adapun, pembangunan tersebut ditargetkan rampung pada awal September 2021 mendatang.
Ia menegaskan bahwa pembangunan destinasi wisata di Taman Nasional Komodo tidak akan berdampak pada ekosistem serta keberlangsungan hidup komodo yang ada di sana.
"Pembangunan untuk sarana dan prasarana di sana luasnya hak ada 1 hektar dari Taman Nasional Komodo yang luasnya mencapai 173.300 hektar. Hanya 1% dan itu yang banyak orang tidak tahu," kata Wiratno.
Terkait dengan sorotan UNESCO mengenai kekhawatiran akan mengganggu ekosistem Taman Nasional Komodo yang menjadi salah satu World Heritage, Wiratno memastikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan kondisi dan dampak lingkungan dari pembangunan yang dilaksanakan.
Misalnya saja, ia menyebut bahwa sebanyak 3.022 komodo yang hidup di Taman Nasional Komodo tidak merasakan dampak apapun dari adanya pembangunan tersebut.
Adapun, secara spesifik ia menyebut terdapat 1.320 ekor komodo yang hidup di sekitar Pulau Rinca yang kini tengah dibangun. Semua komodo tersebut terus dipantau dan dipastikan dalam keadaan aman.
"Ada delapan ekor komodo yang paling sering aktif di sekitar pembangunan. Kita sudah memantau dampak kegiatan aktivitas manusia dan tidak terbukti ada komodo yang terbunuh atau meninggal," ungkap Wiratno.
"Selain itu, isu pengusiran masyarakat juga tidak ada. Malah mayarakat di sana kita bangunkan pagar, karena di sana ada anak kecil yang digigit komodo. Tidak ada isu pemindahan penduduk segala macam," tegas dia.
Wiratno melanjutkan, pihaknya menghargai usulan UNESCO untuk Taman Nasional Komodo. Namun, ia kembali menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan di sana bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kunjungan agar mencapai skala internasional.
"Pembangunan ini sudah mau selesai akhir Agustus atau awal September. Nanti kita buat manajemen pengunjung di sana. Gak ada masalah, semua gak ada masalah," tutup dia. (Ata/OL-09)
Diharapkan ajang ini menjadi sarana efektif untuk menarik lebih banyak wisatawan asing ke Indonesia, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara.
Masa karantina bukan hanya ajang pelatihan teknis, tetapi juga momentum penting untuk membentuk karakter dan mentalitas sebagai seorang duta bangsa.
Sebanyak 400 peserta ambil bagian lomba makan otak-otak ini. Uniknya para peserta mengenakan beragam kostum unik untuk menarik perhatian para juri.
Lembang, sebuah kawasan yang terletak di utara Bandung, Jawa Barat, menyimpan berbagai keindahan alam dan atraksi wisata
Penetapan legalitas hutan adat mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah berkepanjangan di kemudian hari.
SEJAK lima tahun terakhir, pemerintah memiliki perhatian khusus terhadap redistribusi aset melalui program Reforma Agraria.
Masyarakat adat yanMasyarakat yang masih mengandalkan tradisi turun-temurun dalam pengelolaan hutan adat sering kali tidak berdaya saat menghadapi kepentingan pihak eksternal
Kawasan gunung tampak gundul. Pohonpohon ditebang, lubang-lubang bekas galian tambang pun terlihat jelas.
PADA 2020 berdasarkan data KLHK luas hutan di seluruh Indonesia mencapai 95,6 juta hektare.
PAVILIUN Indonesia memaparkan sejumlah upaya pengendalian perubahan iklim dan keberhasilannya di ajang Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP-24) di Katowice, Polandia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved