Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MASA pemerintahan Presiden RI Joko Widodo akan segera berakhir pada 2024 mendatang. Menyoroti hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menuntaskan berbagai Proyek Strategis Nasional di tahun anggaran 2023/2024 ini. Ia menyarankan Kemenhub menyusun skala prioritas.
"Yang menjadi harapan kami dalam pembahasan tahun 2024 nanti adalah anggaran Rp38,4 triliun ini saya minta kepada Kementerian Perhubungan seluruh jajarannya mulai daripada Dirjen Laut, Udara, Kereta Api, Darat semua harus memisahkan yang mana masih berlanjut proyeknya dan mana yang sudah harus berhenti pada tahun 2024," ujar Hamka Baco di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu (3/9).
Lebih lanjut, Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini.
Baca juga: Anggota Komisi V DPR RI: Uji Emisi untuk Tekan Polusi, Aparat Wajib Kedepankan Edukasi
"Kita akan mengevaluasi apa yang belum selesai dan di tahun 2024 (untuk) segera diselesaikan kalau itu memang harus selesai. Maka fokus anggaran tahun 2024 adalah menyelesaikan program-program yang dikerjakan secara multiyear," jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini, secara umum juga mengapresiasi kinerja Kemenhub pada 2022. "Secara umum kami mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 dan InshaAllah akan kita tuangkan dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022," imbuhnya.
Diketahui, Kemenhub mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Sementara itu, pagu anggaran Kemenhub pada tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp38,4 triliun. (RO)
Kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Tilang emisi tersebut dinilai merupakan salah satu langkah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraannya.
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi secara langsung memantau proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Kemenhub melaporkan hingga pukul 10.00 WIB, Kamis (3/7), sebanyak 4 orang dinyatakan meninggal dunia dan 32 penumpang selamat dari insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya.
Dampak dari penurunan biaya aplikasi sangat bergantung pada bagaimana struktur biaya tersebut dirancang dan diimplementasikan oleh perusahaan penyedia layanan.
(Aptrindo) kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait aturan larangan kendaraan over dimension and over load (ODOL). Aptrindo meminta seluruh pihak dilibatkan
KEMENTERIAN Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara terkait ancaman peledakan bom terhadap pesawat Saudi Airlines yang mengangkut ratusan jamaah haji asal Indonesia.
DIREKTUR Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa memastikan ancaman bom yang ditujukan terhadap pesawat Saudia Airlines nomor penerbangan SVA 5688 adalah hoaks.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved