Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi 9 provinsi yang menjadi nominator penerima Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023.
Provinsi tersebut meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.
Apresiasi itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mengawal jalannya presentasi kepala daerah. Presentasi kepala daerah merupakan salah satu tahapan dari serangkaian penilaian IGA 2023.
Baca juga : Mendagri Minta Daerah Sigap Adakan Gerakan Pangan Murah
"Hari pertama untuk pelaksanaan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang Bapak/Ibu tunjukkan sampai dengan hari ini," ungkapnya.
Berbagai inovasi dari kluster provinsi di antaranya Sistem Pelayanan Kesehatan PAIJO GR (Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong) yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga : Terima Kunker DIPD Lumajang, BSKDN Kemendagri Jelaskan Ketentuan soal PJ Kepala Daerah
Inovasi lainnya datang dari Provinsi Jawa Barat dalam bidang ekonomi yakni CEO BUMDes Kebaruan untuk memudahkan rentang kendali pembangunan desa. Hal ini khususnya aspek perekonomian desa melalui optimalisasi pemanfaatan dan peran BUMDes.
Tidak hanya itu, Provinsi Sumatra Barat juga memaparkan inovasi unggulannya yang diberi nama Masuk Surga (Memberikan Akses Mudah dan Komprehensif untuk Seluruh Warga). Inovasi dalam bidang kesehatan tersebut menyediakan fasilitas antar-jemput pasien operasi katarak secara gratis, mendeteksi dini gangguan penglihatan, hingga menurunkan presentase diagnosis katarak.
Inovasi dalam bidang kesehatan juga dipaparkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan inovasi yang disebut Taman Safari (Temukan Masalah Pertumbuhan pada Semua Balita dengan Faktor Resiko Stunting). Inovasi tersebut merupakan upaya untuk menurunkan prevalensi balita stunting.
"Syukurlah ada inovasi ini (Inovasi Taman Safari), dan siapapun yang menjadi warga negara yang ada di Jakarta itu terfasilitasi atau terlayani setidak-tidaknya dengan pendataan, berikutnya intervensi berdasarkan hak berikut tanggung jawab dari masing-masing pihak atas adanya stunting yang ada di Jakarta," pungkasnya. (Z-5)
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Bupati Pati Sudewo terjaring OTT KPK hari ini. Simak fakta-fakta lengkap, rekam jejak kasus sebelumnya, kekayaan, hingga kontroversi kebijakan yang pernah memicu protes warga.
Pengalihan kewenangan memilih kepala daerah ke DPRD dinilai akan menggeser sumber legitimasi kekuasaan dari rakyat ke elite politik.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dinilai bisa tersingkir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved