Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi 9 provinsi yang menjadi nominator penerima Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023.
Provinsi tersebut meliputi Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan.
Apresiasi itu disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat mengawal jalannya presentasi kepala daerah. Presentasi kepala daerah merupakan salah satu tahapan dari serangkaian penilaian IGA 2023.
Baca juga : Mendagri Minta Daerah Sigap Adakan Gerakan Pangan Murah
"Hari pertama untuk pelaksanaan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang Bapak/Ibu tunjukkan sampai dengan hari ini," ungkapnya.
Berbagai inovasi dari kluster provinsi di antaranya Sistem Pelayanan Kesehatan PAIJO GR (Peningkatan Akses Layanan dan Informasi Kesehatan Jateng Online dengan Gotong Royong) yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah.
Baca juga : Terima Kunker DIPD Lumajang, BSKDN Kemendagri Jelaskan Ketentuan soal PJ Kepala Daerah
Inovasi lainnya datang dari Provinsi Jawa Barat dalam bidang ekonomi yakni CEO BUMDes Kebaruan untuk memudahkan rentang kendali pembangunan desa. Hal ini khususnya aspek perekonomian desa melalui optimalisasi pemanfaatan dan peran BUMDes.
Tidak hanya itu, Provinsi Sumatra Barat juga memaparkan inovasi unggulannya yang diberi nama Masuk Surga (Memberikan Akses Mudah dan Komprehensif untuk Seluruh Warga). Inovasi dalam bidang kesehatan tersebut menyediakan fasilitas antar-jemput pasien operasi katarak secara gratis, mendeteksi dini gangguan penglihatan, hingga menurunkan presentase diagnosis katarak.
Inovasi dalam bidang kesehatan juga dipaparkan oleh Provinsi DKI Jakarta dengan inovasi yang disebut Taman Safari (Temukan Masalah Pertumbuhan pada Semua Balita dengan Faktor Resiko Stunting). Inovasi tersebut merupakan upaya untuk menurunkan prevalensi balita stunting.
"Syukurlah ada inovasi ini (Inovasi Taman Safari), dan siapapun yang menjadi warga negara yang ada di Jakarta itu terfasilitasi atau terlayani setidak-tidaknya dengan pendataan, berikutnya intervensi berdasarkan hak berikut tanggung jawab dari masing-masing pihak atas adanya stunting yang ada di Jakarta," pungkasnya. (Z-5)
Kemenkes mendukung rencana revitalisasi RSUD Kota Biak agar dapat berfungsi sebagai rumah sakit rujukan setara provinsi, dengan estimasi anggaran Rp13,5 miliar.
Program strategis Presiden tidak akan mencapai keberhasilan maksimal tanpa inisiatif personal dari setiap warga negara.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved