Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH akhirnya memutuskan mengembalikan formasi tenaga kesehatan (nakes) pada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 2023.
Keputusan tersebut diambil setelah sejumlah pejabat dan anggota dewan dari Brebes menemui pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa (26/9).
Sejumlah pejabat yang menemui Kemenpan RB di antaranya Pj Bupati Urip Sihabudin, Asisten Sekda, Kepala Dinkes dan Anggota Komisi IV DPRD Brebes. Kedatangan mereka ke Kemanpan RB itu meminta agar formasi PPPK untuk tenaga nakes dikembalikan seperti semula.
Asisten III Sekda Brebes, Eko Supriyanto menjelaskan formasi PPPK di Brebes sebanyak 2555 orang. Terdiri dari 1.646 tenaga pendidikan, fungsional tenaga kesehatan 813 orang, dan tenaga fungsional teknis lainnya 96 orang.
baca juga: RUU ASN Dibawa ke Paripurna, Nasib Tenaga Honorer Jadi Sorotan
Namun Menpan RB hanya menyetujui 1742 atau sekitar 70%. Menpan RB memutuskan menghapus 813 formasi nakes sehingga menimbulkan gelombang aksi demo dari para pekerja kesehatan.
"Demo kemarin itu sebagai dampak penghapusan 813 formasi PPPK nakes. Mereka kecewa karena kesempatan untuk diangkat menjadi ASN PPPK hilang, jadi banyak yang protes," ujar Eko melalui saluran telepon.
Eko menuturkan pertemuan dengan Kemenpan RB itu membuahkan hasil. Kemenpan RB mengembalikan 813 formasi nakes yang sempat dihapus. Utusan dari Brebes menghadap ke Kemenpan RB setelah difasilitasi anggota DPR, Paramitha Widya Kusuma.
"Di kantor kementerian, rombongan Brebes ditemui Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan SDM Kemenpan RB, Aba Bagja," kata Eko.
Dalam negosiasi itu, Pemkab Brebes meminta agar formasi nakes dikembalIkan. setelah Kemenpan RB menghapus formasi Nakes, ribuan nakes melakukan unjuk rasa dan mengancam mogok kerja.
"Alhamdulilah setelah difasilitasi oleh anggota DPR, Paramitha Widya Kusuma, Kemenpan RB mengembalikan formasi nakes yang kemarin sempat dihapus. Tentu ini kabar bagus agar Brebes kembali kondusif," ucap Eko.
Anggota DPR RI, Paramitha Widya Kusuma menjelaskan ia sudah berkomunikasi dengan Kemenpan RB dan Komisi II DPR RI terkait tuntutan tenaga kesehatan honorer Kabupaten Brebes.
Paramitha meminta Pemkab Brebes memenuhi janjinya dengan mengangkat tenaga kesehatan honorer menjadi PPPK hingga akhir tahun 2024. "Kami meminta seluruh tenaga honorer di Kabupaten Brebes untuk diangkat menjadi PPPK selambat-lambatnya Desember 2024," jelas Paramitha.
Pemkab Brebes bergerak cepat menangani banjir bandang di Bumiayu dengan mengerahkan dua alat berat untuk sodetan sungai akibat cuaca ekstrem.
BANJIR bandang kembali menerjang Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sungai Keruh meluap dan mengakibatkan sedikitnya 11 rumah warga hilang terbawa banjir bandang.
“Kebutuhan pupuk petani mencapai sekitar 50 ton per hari, sementara pengiriman yang masuk ke kios sangat terbatas."
Sebuah truk kontainer pengangkut peti kemas, terguling di Jalan Pantura Utama ruas Desa Bangsri, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, pada Sabtu (10/01/26).
Hingga kini, akses tersebut belum dapat digunakan, sehingga warga setempat membuat jembatan darurat dari bambu untuk pejalan kaki dan sepeda motor.
Harga bawang merah di Brebes yang sebelumnya Rp25 ribu/kg, turun menjadi Rp20 ribu/kg. Sedangkan harga cabai yang semula Rp15 ribu turun menjadi Rp10 ribu.
Kementerian Agama menegaskan bahwa pihaknya terus memperjuangkan guru madrasah swasta agar bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
Agus menilai, prioritas pengangkatan ASN seharusnya diberikan kepada sektor yang lebih krusial bagi hajat hidup masyarakat.
KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengangkat PPPK dari SPPG tahap 2 sebanyak 32.000 formasi dari SPPG, Komisi IX DPR RI minta MBG berdampak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan akan mengangkat pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 2 sebanyak 32.000 formasi
WAKIL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pegawai SPPG yang diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) PPPK sebanyak 32.000
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved