Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
BANYAKNYA fenomena penolakan dan konflik antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang. Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto mengingatkan para pengusaha tambang yang ada di wilayahnya agar lebih peka dan akomodatif terhadap tuntutan masyarakat.
“Saya minta para pengusaha tambang belajar dari persoalan-persoalan yang banyak terjadi sebelumnya. Agar lebih akomodatif dan memperhatikan lingkungan, ekonomi, sosial budaya maupun peraturan perundangan-undangan yang ada,” ujar Andap di Kantor Gubernur Sultra, Jumat (22/09/23)..
Menurut Andap, masyarakat tidak akan langsung menolak kehadiran perusahaan tambang karena dapat meningkatkan perekonomian mereka. Tetapi jika tidak diimbangi dengan keadilan, kesejahteraan, penghormatan terhadap budaya sekitar maka akan mengakibatkan konflik destruktif.
Baca juga: Pj. Gubernur Sultra Lakukan Bersih-Bersih Birokrasi
“Peningkatan ekonomi dari pertambangan harus diimbangi kesejahteraan, keadilan dan menjunjung tinggi sosial budaya (adat istiadat) setempat,” ujarnya lagi.
Berbagai penolakan terhadap perusahaan tambang, menurut mantan Kapolda Sultra itu, tidak akan berubah menjadi kerusuhan apabila seluruh stakeholder yang terlibat, khususnya perusahaan dan pemerintah daerah, memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dan mampu antisipatif.
Karenanya, Andap mengingatkan agar pengusaha-pengusaha tambang serta pemprov bersikap peka terhadap tuntutan masyarakat. “Agar pengusaha tambang di Sultra peka terhadap tuntutan masyarakat,” kata Andap.
Baca juga: Pembangunan Pabrik Feronikel Haltim ANTAM Masuki Tahapan First Metal Tapping
Sebaliknya kepada aparat di Pemprov, Andap minta agar mereka jangan lari ketika ada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi terkait isu pertambangan.
“Hadapi dan layani mereka dengan baik, santun, kepala dingin dan kedepankan dialog terbuka,” tekan Andap lagi.
Di Sultra, terdapat berbagai perusahaan tambang yang beroperasi. Jenis bahan yang ditambang beragam mulai dari nikel, aspal, hingga emas, dan pasir silika. Andap mengakui bahwa perusahaan tambang tersebut memiliki peranan tinggi dalam perekonomian masyarakat, bahkan berdampak signifikan bagi pembangunan nasional.
Baca juga: Menteri Hadi Apresiasi Pendandatanganan 51 Perjanjian Kerja Sama di Sultra
Namun demikian, sebagai perusahaan yang bersifat ekstraktif, Andap mengingatkan bahwa pertambangan memiliki resiko besar terhadap persoalan lingkungan, sosial dan budaya.
Konflik biasanya berkisar pada persoalan konflik atau ganti rugi lahan, upaya pelestarian atau perbaikan lingkungan serta dampak sosial budaya seperti tanah adat atau lainnya.
Untuk meminimaliasi risiko, Andap minta seluruh persahaan tambang patuh pada semua peraturan yang ada.
Baca juga: Tiga Kecamatan Alami Kekeringan, Sawah di Bombana Gagal Panen
Andap mengingatkan bahwa saat acara penyerahan SK Biru TORA untuk Sultra di Jakarta (Senin 18/09/23), Presiden Jokowi tegas soal tambang.
“Saat itu Presiden tegas loh terkait tambang. Karena itu saya ingatkan kembali agar stakeholder di Sultra atensi dan tindak lanjut terhadap terhadap arahan Presiden, khususnya agar seluruh perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra untuk memiliki pusat persemaian tanaman,” ujar Andap.
Untuk memastikan semua perusahaan tambang yang beroperasi di Sultra patuh terhadap aturan yang ada, Andap akan menggandeng Forkopimda serta Aparat Penegak Hukum (APH) terkait untuk mengawasi. (RO/S-4)
Menenun menjadi ketrampilan turun menurun di sini. Bahkan Sebagian berada pada usia produktif yang tergabung dalam 96 anggota kelompok.
Setelah Sultra ditetapkan sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sultra menindaklanjuti dengan melakukan pertemuan pengurus PWI Pusat.
Disinyalir boikot posko Satgas Covid-19 terkait terlambatnya pembayaran honor 174 orang personel gabungan dari sejumlah institusi untuk memerangi virus korona.
Segera setelah kejadian gempa, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengecek gudang bantuan Kemensos di Bekasi.
Direktur PT. JAP (James & Armando Pundimas) sebagai tersangka tambang nikel ilegal dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Lamondowo, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sultra.
Para juri serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Limbo Wolio.
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana AS, MM, mengaku bangga atas prestasi yang diraih skuad Garuda Muda.
Belum disebutkan tipe Jeep yang akan dibeli. Namun, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pembelian Jeep untuk Pj Gubernur DKI dan Ketua DPRD sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar Satpol PP dan Satlinmas bisa siaga mengamankan proses Pemilu 2024.
PWKB melayangkan surat keberatan administratif atas tindakan PT Jakarta Propertindo dan Pj Gubernur DKI Jakarta, yang tidak penuhi hak mereka mendapatkan hunian.
Pj Gubernur mengajak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang mempunyai utilitas kabel baik udara maupun bawah tanah untuk berdiskusi terkait penataan kota Jakarta.
Sebagai bangunan tua dan jarang digunakan, rumah dinas tetap memerlukan perawatan rutin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved