Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Raja Juli Antoni, menyerahkan 11 sertifikat tanah yang terdiri dari tanah wakaf dan Barang Milik Daerah (BMD) di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/9)
Bertempat di aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Raja Juli mengatakan, layanan sertifikasi wakaf mengalami lonjakan sertifikasi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan peningkatannya hingga 546% dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Cara Cek Sertifikat Tanah Online, Tanpa Ribet Antre
“Dulu tahun 1977 saat Peraturan Pemerintah tentang wakaf lahir hingga tahun 2014, layanan sertipikat wakaf kita hanya 2680 sertipikat saja. Tetapi saat Presiden Jokowi memimpin pemerintahan, layanan sertifikat wakaf kita meningkat menjadi 14.651 sertipikat pertahun atau meningkat 546%,” terang Raja Antoni lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Menteri ATR Sebut Lahan Tinggal di Pulau Rempang Tidak Kantongi HGU
Menurutnya, capaian yang meningkat tersebut merupakan dedikasi dan kerja keras jajaran ATR/BPN dalam rangka memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat.
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran yang bekerja bermandikan keringat demi kepastian hukum atas tanah masyarakat,” tandas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.
Oleh karena itu, Raja Antoni mengajak supaya capaian yang signifikan ini tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih tinggi lagi hingga tidak adalagi tanah umat yang tidak bersertipikat.
Raja Antoni mengungkapkan sertifikasi tanah wakaf akan sangat bermanfaat bagi bidang tanah yang dimiliki oleh umat dan wakif yang mendermakan tanahnya.
Ia meyakini sertifikat tersebut akan menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi umat dalam menjalankan kegiatan ibadah maupun kegiatan sosial keagamannya sekaligus menjaga niat baik para wakif.
Baca juga: Ayep Zaki Dorong Kompetensi Nazhir Wakaf Wujudkan Kemaslahatan Bangsa
“Alasannya sedehana agar umat bisa beribadah dan berkegiatan dengan nyaman. Pada saat yang sama niat baik para wakif yang mendermakan tanahnya juga menjadi amal jariyah,” ungkap Wamen ATR/BPN.
Sertifikat yang diserahkan ialah sertifikat wakaf peruntukan lembaga pendidikan, SDIT, Pemakaman di Kabupaten Bandung, 3 sertifikat wakaf peruntukan masjid di Kabupaten Bandung Barat.
Selanjutnya terdapat 2 sertifikat wakaf masjid di Kota Cimahi serta 1 sertipikat peruntukan Taman Masjid Aljabar dan 1 sertifikat taman foto milik Pemkot Bandung. (RO/H-3)
Penguatan inisiatif publik dan rumah ibadah sangat krusial dalam mewujudkan kedaulatan energi bersih.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie meminta masyarakat bersikap tabayun dan proporsional menyikapi polemik pernyataan Menteri Agama terkait zakat.
Menghibahkan aset pemerintah tidak mudah, sementara skema wakaf oleh pemerintah belum sepenuhnya memiliki kejelasan praktik.
Yayasan Muslim Sinar Mas atau YMSM menegaskan komitmennya melalui wakaf mushaf Alquran untuk masyarakat luas.
Jelang ramadan 1447 H, Dompet Dhuafa telah menyalurkan 300 mushaf Al-Qur'an, dalam bentuk Wakaf, untuk digunakan bagi masyarakat yang membaca Al-Qur'an di dalam Masjid Al Aqsa
Zakat dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk bantuan langsung kepada mustahik, tetapi juga untuk kepentingan kemaslahatan umum dan pemulihan pascabencana.
Menteri ATR Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan harus bertransformasi agar sesuai dengan karakter masyarakat masa kini, khususnya generasi muda
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mengakselerasi penyelesaian pengaduan masyarakat terkait persoalan pertanahan dan konflik agraria.
Pakar hukum agraria Universitas Gadjah Mada (UGM), Rikardo Simarmata, menilai kasus ini sebagai cerminan ketidaksinkronan regulasi antara hukum pertanahan dan perairan.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) saat ini secara aktif terus membangun Zona Integritas di seluruh satuan kerja (satker).
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
Sarana Jaya menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi DKI Jakarta dalam asistensi Penanganan bidang Pertanahan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved