Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
BAKAL calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyatakan pentingnya kepercayaan kepada pemerintah desa dalam upaya mengembangkan desa menjadi pusat inovasi yang sesuai dengan karakteristiknya.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo dalam acara 'Mata Najwa' yang digelar di Kampus UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (19/9) malam.
Ganjar menganggap, kunci utama untuk mendorong kemajuan desa adalah memberikan kepercayaan kepada kepala desa (kades) dan pemerintah desa dalam menyusun program kerja mereka, termasuk dalam mengelola dana desa.
Baca juga : Cegah Praktik Penyimpangan, Ganjar Pranowo Sebut Bakal Perkuat KPK
"Yang perlu diberikan oleh negara ini kepada desa adalah trust (kepercayaan). Kasih itu pada kades (kepala desa), trust. Ketika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak, apalagi kalau itu soal anggaran dana desa," kata Ganjar ketika ditanya soal yang perlu dilakukan untuk mengelola desa dalam acara 'Mata Najwa'.
Ganjar menegaskan bahwa dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa, desa-desa dapat berkembang sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing.
baca juga : Ganjar Pranowo Beri Nilai 7,5 Terhadap Kebebasan Berpendapat
Menurutnya, pemerintah hanya perlu memberikan aturan-aturan yang dianggap tidak boleh dilanggar dalam pengelolaan dana desa sebagai panduan.
"Kalau kita trust, dana desanya kita kasih rambu-rambu, agar mereka punya bandwidth untuk menyusun program," tegas Ganjar.
Selain memberikan kepercayaan, Ganjar Pranowo juga mengedepankan pentingnya dorongan inovasi di desa.
Hal ini termasuk dalam program-program yang dibuat di desa. Selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dua periode, Ganjar mengaku berkolaborasi dengan aparatur pemerintah desa. Hasilnya, sejumlah desa diciptakan , seperti desa wisata dan desa anti korupsi di Jateng.
"Kemudian kita treet mereka agar mereka punya pemikiran-pemikiran untuk dia berinovasi. Desa anti korupsi terbentuk, desa inklusi terbentuk," ungkap Ganjar.
"Kerika trust, maka pemerintah jangan terlalu ngatur banyak-banyak, apalagi kalau itu soal anggaran dana desa habis. Kalau kita trust, asal usul desa yang asli itu (akan muncul). Kita berikan kepada mereka, cukup dengan rambu-rambu," ucap Ganjar. (Z-5)
Swasembada pangan desa adalah ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan bahan pangan nabati maupun hewani di desa.
Mendes PDT Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerah masing-masing, demi kesejahteraan masyarakat di desa.
Learning Management System (LMS) Pamong Desa hadir untuk memperkuat program peningkatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan desa di 75.265 desa secara digital.
Sekolah Pemerintah Desa angkatan tahun 2024 diikuti sebanyak 195 orang, yakni 65 kepala desa dan 130 staf desa yang terdiri dari satu operator spasial dan satu operator sosial.
Selama semester pertama 2024 Desa Lembang sudah bisa menghasilkan pendapatan hingga sebesar Rp300 juta dari target Rp521 juta.
Dr Sukamto, SH, MA Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY juga menyampaikan tentang pentingnya pelatihan yang dilakukan oleh Ditjend Bina Pemdes Kementerian Dalam Negeri.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Sistem pengawasan yang berjalan saat ini sudah maksimal dan sudah dilakukan secara berlapis melalui jejaring Kemendagri dan perangkat daerah.
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Seorang kepala desa nonaktif di Brebes, Jawa Tengah, akhirnya ditangkap polisi setelah dua tahun buron.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved