Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
ANGGOTA DPRD Provinsi Papua Namantus Gwijangge meminta proses hukum yang tegas oknum Brimob pelaku penganiayaan terhadap BPH Sinode Kingmi Papua dan Klasis Kenyam di Nduga, Papua Pegunungan.
Menurut Namantus, tindakan pelaku makin mempertebal rasa antipati masyarakat terhadap aparat. Bukan hanya itu, kejadian ini telah menimbulkan rasa trauma mendalam bukan hanya masyarakat tetapi khususnya pada hamba-hamba Tuhan.
"Kami menyesalkan kejadian ini, sangat melukai hati masyarakat. Maka kami minta Kapolri agar memproses hukum anggota seperti ini secara tegas. Bukan saja merusak citra Polri, tetapi membuat trauma masyarakat kami," tegas Namantus dalam keterangannya, Selasa (19/9).
Ia menambahkan, akibat insiden ini masyarakat atau umat gabungan kristen yang terdiri atas Gereja Kingmi, GKII, GKI, Baptis, Pantekosta, dan Katolik melakukan aksi protes di pusat perkotaan Kenyam.
"Supaya tidak makin runyam, Polri harus segera tindak pelakunya. Jangan justru membiarkan yang hanya akan memperburuk keadaan karena masyarakat sudah amat marah dengan kejadian ini," papar Namantus.
Berdasarkan informasi yang diterima Namantus, peristiwa terjadi pada 17 September 2023 sekitar pukul 23.30 WIT di Kenyam, Kabupaten Nduga, saat Satuan Brimob melakukan penggerebekan Kantor Kelasis Gereja Kemah Injil (Kingmi) di Tanah Papua, Kenyam.
Baca juga: Pulau Rempang Disebut Kawasan Hutan, Bukan Pemukiman Tanah Adat
Salah seorang saksi mata sekaligus korban, Pdt Nataniel Tabuni, mengatakan malam itu dia bersama Kordinator Penginjilan sedang tidur di kantor tersebut dan tanpa ada basa-basi atau surat perintah menyerbu Kantor Kelasis, kemudian naik ke lantai 2 dan langsung menginterogasi.
"Tak lama setelah itu mereka ditarik turun dan saat itu juga korban sempat tanya kenapa malam-malam datang tangkap seperti pencuri, namun mereka langsung dipukul hingga gigi rontok," jelas Namantus.
Dari keterangan lanjutan, oknum Brimob juga melakukan pengrusakan pintu kamar yang diisi oleh anak Urbanus Kogeya. Bukan hanya itu, Ketua Kelasis dipukul, ditendang dengan sepatu laras panjang, dan langsung dibawa ke Polres Kenyam.
Setidaknya ada empat orang yang ditangkap dan dibawa ke Polres Kenyam yaitu Ev Urbanus Kogoya, Marko Kogoya yang bekerja sebagai tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup di Nduga, Indisina Gwijangge, anak mantu Bapak Ketua Kelasis Kenyam, serta seorang pemuda Barini Gwijangge.
"Mendengar keterangan para korban ini tampaknya ada kesewenang-wenangan aparat. Apapun itu kekerasan tentu tidak dibenarkan. Sekali lagi kami minta Kapolri beri atensi kasus ini agar masyarakat dapat keadilan, bukan disiksa tanpa alasan yang jelas," pungkas Namantus.
Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua
KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya. Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat
Komnas HAM merespons serius situasi di Papua dalam kerangka dan tujuan tunggal, yaitu untuk mewujudkan Papua Tanah Damai melalui berbagai upaya rekonsiliasi dan perdamaian.
Dorong upaya-upaya rekonsiliasi untuk mewujudkan perdamaian di Bumi Cenderawasih.
Saat memasuki dalam rumah, istri korban, Ratna Nurlaela Sari, tidak kuat menahan tangis histeris dan meminta peti jenazah dibongkar. Keluarga yang lain sempat ada yang pingsan.
WAKIL Bupati Jayawijaya Papua, Ronny Elopere mengecam serangan kelompok sparatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Egianus Kogoya yang menembak mati 2 warga sipil.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengingatkan agar jajaran lintas kementerian hingga aparat penegak hukum untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya perayaan natal dan tahun baru 2025
Presiden juga meminta TNI-Polri untuk mendukung penuh penyelenggaraan Pilkada, dan menjaga netralitas.
Pilkada serentak salah satu bentuk dari kemerdekaan rakyat dalam memilih wakil rakyat maupun kepala pemerintah sehingga perlu adanya jaminan keamanan
Keberhasilan Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Purwakarta bergantung pada kerja keras dan kewaspadaan aparat dan masyarakat.
Pemerintah perlu segera menguatkan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas aparat demi mengakhiri praktik penyiksaan kepad warga sipil
Badan intelejen dan aparat penegak hukum menjadi sangat berbahaya jika disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved