Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI wujud nyata kepedulian terhadap masyarakat, bakal calon legislatif (bacaleg) DPR dari Partai Demokrat Dapil IX Jawa Tengah, H. Marta Yandry Rachman, menghibahkan empat ambulans kepada masing-masing ketua DPC di Dapil IX Jawa Tengah dan 1 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut direalisasikan Marta Yandry sebelum dirinya mendapat nomor urut bahkan sebelum mendapat kepastian kursi di legislatif DPR.
"Sebelum diberikan nomor urut dan dipilih dilegislasi Senayan, kami membuktikan empat ambulans kami hibahkan kepada masyarakat Dapil IX di DPC masing-masing dan 1 anggota dewan, karena kami ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa kami ini bukan omong kosong," kata pria yang akrab dipanggil Yandry itu dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).
Hal tersebut disampaikan Yandry di hadapan ribuan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang berlangsung dalam acara Realisasi Komitmen Bacaleg DPR H. Marta Yandry Rachman. Ia menghadirkan penceramah Al-Habib Sulthon Badar bin Saggaf Al-Habsy dan grup Hadroh Majelis Maulidur Rasul (MMR), Tegal, yang jemaahnya ikut tumpah ruah mengikuti acara tersebut.
Baca juga: Sambut HUT ke-78 RI, Kemendagri Bagikan 10 Juta Bendera di Kota Sorong
Pria kelahiran Jakarta itu menyampaikan, "Saya bukan putra asal daerah Tegal atau Brebes, tetapi saya mau berkontribusi membangun perubahan dan perbaikan untuk kesejahteraan masyarakat," ucap Yandry.
Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal H. Rusbandri, Ketua DPC Kota Tegal H. Satori, dan Ketua DPC Kabupaten Brebes Hj. Oppy, serta anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Demokrat tiga periode Joko Haryanto mengapreasiasi yang diberikan Marta Yandry Rachman. "Sangat istimewa Pak Yandry dengan tulus dan ikhlas memberikan empat ambulans untuk Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan anggota DPRD Jawa Tengah Joko Haryanto di Dapil IX Jawa Tengah," jelas mereka berempat.
Baca juga: Al Azhar Bangun Sekolah Pendidikan Islam di Kabupaten Bandung
Tak hanya itu, Yandry juga berkontribusi dengan menyiapkan tenaga medis dan dokter keliling. Setiap hari mereka keliling memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. "Setiap pagi hari, tim medis dan dokter keliling bersama ambulans memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga sekitar," imbuhnya.
Hal tersebut dilakukan untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa Demokrat memiliki kepedulian kepada rakyat tanpa membeda-bedakan warna, suku, ras, agama, serta tanpa menunggu dipilih atau tidak. Lebih dari itu, Yandry turut menyediakan lembaga bantuan hukum (LBH) untuk masyarakat Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Brebes yang memiliki permasalahan tentang hukum untuk mendapatkan pendampingan bagi masyarakat Dapil IX Jawa Tengah dengan gratis.
Yandry menegaskan bahwa dirinya mencalonkan sebagai anggota DPR karena ingin mewujudkan keinginan besarnya dalam memperbaiki program pendidikan generasi muda, salah satunya memperjuangkan mata pelajaran menghafal Al-Qur'an masuk di setiap sekolah negeri seluruh Indonesia sebagai mata pelajaran wajib untuk yang beragama Islam dan masuk kurikulum intrakulikuler 1 juz satu tahun. "Mudah-mudahan dengan perjuangan kami di 2024 program ini bisa terlaksana sehingga lahirlah generasi muda Qur'ani menjadi pemimpin-pemimpin di negeri ini kelak yang membawa rahmat dan keberkahan bagi nusa dan bangsa," tutupnya. (Z-2)
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved