Hadi Tjahjanto: PTSL Kuatkan Ekonomi Rakyat Sumatra Utara

KEMENTERIAN ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui sertifikasi aset, dengan nilai yang terselamatkan mencapai kurang lebih Rp643,9 triliun dalam setahun terakhr.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Serahkan 1.055 Sertifikat Aset Pemerintah di Kalsel

Hal itu disampaikan oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatra Utara dalam rangka penyerahan sertifikat aset pemerintah provinsi dan kabupaten/kota , kamis (20/7)

Hadi menerangkan, di Provinsi Sumatera Utara sendiri, pertambahan nilai ekonomi selama  periode 2022 mencapai Rp36,32 triliun, kemudian yang diperoleh dari hak tanggungan sebanyak Rp35 triliun, PNBP Rp105,5 miliar, BPHTB Rp884,7 miliar, dan PPH Rp323,7 miliar.

Baca juga: Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Menteri ATR/BPN Melebihi 60 Persen

“Program PTSL di Sumatera Utara berjalan dengan baik. Saya memohon dukungan Pemda Provinsi Sumatera Utara untuk menjaga sinergitas yang sudah baik ini untuk kelangsungan pengadministrasian pertanahan,” ujar mantan Panglima TNI tersebut.

Hadi menambahkan, ssaat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumatera Utara.

“Dengan keringanan yang sudah diberikan BPHTB tersebut, saya berharap perekonomian regional di Sumatera Utara dapat bertumbuh dengan baik,” uajr Hadi,

Dalam kesempatan yang sama, ia juga menaruh perhatian pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diinventarisasi oleh Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatera Utara.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Kakanwil dan Kakantah supaya dapat segera memberikan kepastian hukum pada tanah-tanah Kas Desa supaya dapat diberikan kepastian hukum,” sambungnya.

Melalui penyerahan sertifikat aset pemerintah tersebut, Hadi Tjahjanto berharap sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara beserta seluruh jajaran Forkopimda dalam menyukseskan Program Strategis Kementerian seperti PTSL dan Reforma Agraria dapat berjalan lancar.

“Tujuan kita sama, yakni memastikan masyarakat merasakan kehadiran negara dengan adanya kepastian hukum hak atas tanah dan kepastian hak atas perekonomian,” pungkasnya. (Ant/H-3)