Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HASIL survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik atas kinerja Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mencapai di atas 60 persen.
Direktur Indikator Burhanudin Muhtadi mengatakan, ada kenaikan signifikan awareness dan kepuasan publik terhadap program Kementerian ATR-BPN di bawah kepemimpinan Hadi.
"Rakyat juga punya kepercayaan yang tinggi bahwa Pak Hadi mampu menyelesaikan persoalan pertanahan di masa jabatannya. Kepercayaan publik di atas angka 60% kepada Pak Hadi," tandas Burhan.
Pada kesempatan yang sama, Hadi mengapresiasi kepercayaan publik atas kinerja ATR/BPN. Hadi mengaku bersyukur ada peningkatan awareness dari masyarakat terhadap progran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
“Pada Juni saat saya baru menjabat ada 70,3 % yg tidak tahu mengenai PTSL, lalu terjadi penurunan di bulan September. Ini berbanding lurus dengan kenaikan jumlah orang yang tahu program PTSL. Di Agustus baru 29,7% yang tahu tentang PTSL. Lalu naik menjadi 36,9% di bulan September," ujar Hadi
Meski demikian lanjut Hadi, kenaikan kesadaran terhadap PTSL tersebut belum senada dengan masyarakat yang mengikuti program tersebut.
“Terkait data masyarakat yang mengikuti program PTSL, meskipun angkanya masih 17,3%. Bamun tingkat kepuasan masyarakat peserta PTSL terlihat sangat puas mencapai angka 86,4%.” Ucap Hadi
Selanjutnya perihal pelatan dan hotline sebagai sarana yang disediakan untuk menampung kritrk saran dan masukan dari masyarakat.
Hadi menjelaskan kedua program tersebut merupakan program baru sehingga ia tak menampik jika angkanya kecil. Meski demikian manfaat program tersebut cukup tinggi
"Saya sampaikan apresiasi setinggi-tinggi kepada masyarakat. Sekaligus beban amanah bagi saya, untuk bekerja lebih keras agar mandat Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia di bidang pertanahan bisa terwujud," pungkasnya.
Sebagai infromasi, Indikator Politik Indonesia melakukan survei terhadap 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia melalui metode simple random sampling dengan margin of error sekitar plus minus 2,9 persen, pada 13- 20 September 2022. (Ant/OL-8)
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, mengungkapkan 1,1 juta hektare tanah yang tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dapat diberdayakan untuk kepentingan masyarakat.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjawab pengaduan masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mendorong semua unit kerja Kementerian ATR/BPN agar wajib berinovasi meningkatkan pelayanan.
Nusron mengungkapkan salah satu tugas pertama yang akan segera ia jalankan adalah mempersiapkan panitia pengadaan tanah dalam rangka menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur.
Nusron ingin mafia tanah dibuat jera tidak hanya dengan pasal tindak pidana umum, tapi juga tindak pidana korupsi hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Nusron menjelaskan pihaknya siap berkoordinasi dengan Kapolri untuk penegakan hukum terkait berbagai isu-isu kejahatan di bidang pertanahan khususnya dalam memberantas mafia tanah.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi hatinya soal tuduhan ijazah palsu dalam acara reuni ke-45 Angkatan 80 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Akan lebih bijak jika Jokowi menyebut dengan tegas orang besar yang membekingi tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Gibran.
IJAZAH asli SMA dan Sarjana Fakultas Kehutanan UGM milik Presiden ke-7 RI Jokowi disita Tim Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu miliknya
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo datang ke Mapolresta Solo, Rabu (23/7) memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi atas pengaduan dirinya yang merasa difitnah atau dicemarkan nama baiknya.
Jamiluddin menilai upaya mengidentikkan partai dengan Jokowi menjadi indikasi kegagalan PSI
Apakah lantaran ada dendam politik, apakah karena track record Jokowi yang selama 10 tahun berkuasa dianggap banyak berlaku semaunya?
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved