Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung segera memulai proyek pembangunan transportasi massal ramah lingkungan Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Bandung Raya pada 2024 mendatang. Proyek pemerintah pusat tersebut juga telah mendapat sokongan dari bank dunia.
Pelaksana Harian Wali Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, proyek BRT yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tersebut sebagai upaya mengurai kemacetan di wilayah alglomerasi Bandung Raya.
"Ini bagian dari project Kemenhub untuk membantu perbaikan transportasi massal di wilayah Bandung Raya. Tentunya Kota Bandung menjadi lokus yang paling banyak terjadi perubahan pembangunan transportasi masal yang dikoordinasikan oleh Pemprov Jabar melalui Dishub," kata Ema di Balai Kota Bandung, Rabu (5/7).
Baca juga: Keberadaan Halte BRT Transjakarta Perkuat Fungsi Kawasan
Ema menjelaskan, Pemkot Bandung akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan menyosialiasikannya kepada masyarakat. Hal tersebut sebagai langkah transformasi transportasi di Wilayah Kota Bandung.
"Ini bagian dari transformasi transportasi. Tadi saya minta Plh Kadishub intens berkomunikasi dengan kemeterian dan Dewan yang menjadi bagian ini," katanya.
Baca juga: Bantah Ada Bus Mangkrak, TransJakarta Buka Rute Non-BRT
Ema mengungkapkan, pada akhir Agustus ini, Dishub Jabar bakal melakukan pilot project BRT pada sejumlah koridor di Kota Bandung.
Jalur yang sudah disurvei dan dilengkapi Detail Engineering Design (DED) yaitu Jalan Asia Afrika - sudirman, Otista - Ahmad Yani.
Sementara itu, Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat, Dhani Gumelar mengemukakan, BRT Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.
"Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrstrukturnya seperti jalur khusus, selter, dan sarana pendukung lainnya," kata Dhani.
Pembangunan BRT Bandung Raya didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027.
"Karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama. Kurang lebih tiga tahun," ujarnya.
Dhani menuturkan, sebetulnya di Bandung Raya ada dua moda pengembangan transportasi massal, yaitu berbasis jalan dengan BRT dan berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).
"Namun karena yang paling memungkinkan dibangun untuk sementara ini adalah BRT. Maka kita dahulukan BRT," terang Dhani.
BRT Bandung Raya rencananya melayani 17 koridor dengan jumlah armada lebih kurang 450 bus. Dari sebanyak 450 bus, sebanyak 40 persennya wajib menggunakan bus listrik sesuai dengan ketentuan Bank Dunia. (Z-10)
JARINGAN convenience store global, FamilyMart melebarkan sayapnya ke Kota Bandung dengan membuka tujuh gerai sekaligus pada Jumat (6/2).
Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan pendinginan dan penyekatan agar api tidak merambat ke bangunan yang lain.
favehotel Hyper Square Bandung menghadirkan Arabian Night Fest selama Ramadhan dengan konsep all you can eat, sajian khas Timur Tengah.
Kabupaten Banyumas dianggap telah berhasil mengelola sampah secara menyeluruh, mulai dari pemilahan hingga pemanfaatan akhir.
WARGA negara asing (WNA) ditemukan meninggal dunia di salah satu apartemen, kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu (4/2).
Truntum Cihampelas menghadirkan The Pohaci Sky Lounge, rooftop eksklusif dengan panorama Gunung Tangkuban Perahu dan city light Bandung
Ia menekankan kesiapan armada menjadi kunci agar layanan berjalan efektif sejak awal operasional.
PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta resmi menambah opsi pembelian tiket melalui aplikasi GoPay.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
, pembukaan rute-rute baru tersebut menjadi langkah lanjutan untuk mengoptimalkan konektivitas transportasi publik yang saat ini telah mencapai 92%.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Setiap rencana pembangunan trotoar kini melalui proses negosiasi dan evaluasi yang ketat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved