Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PEMERINTAH Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan akan menyulap pusat perbelanjaan Mitra Plaza menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP). Hingga kini baru lima daerah di Kalsel memiliki MPP dari 13 kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.
"Dalam waktu dekat Kota Banjarmasin akan memiliki mall pelayanan publik guna memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyaman pelayanan kepada masyarakat luas," tutur Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, Senin (3/7).
Pembangunan MPP di Kota Banjarmasin ini menjadi yang keenam di Kalsel setelah Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kota Banjarbaru, dan Barito Kuala.
Baca juga: Mal Pelayanan Publik Segera Dibangun di Pematang Siantar
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiyah mengungkapkan, saat ini pihaknya mulai melalukan revitalisasi bangunan pusat perbelanjaan Mitra Plaza di Jalan Pangeran Antasari untuk dijadikan MPP. Mitra Plaza yang kini sudah tidak beroperasi lagi, merupakan aset Pemko Banjarmasin.
"Pekerjaan pembersihan dan perbaikan jaringan listrik di bangunan Mitra Plaza untuk jadi MPP mulai dikerjakan," kata Suri.
Baca juga: Anjungan Pemprov DKI Sediakan Pelayanan Publik di Jakarta Fair 2023
Pengerjaan MPP fokus pada pembersihan bagian dalam bangunan yang akan di pakai untuk tempat pelayanan publik berbagai instansi. Termasuk pekerjaan mechanical electrical (ME) atau jaringan kelistrikan, internet dan lainnya guna menunjang gerai layanan publik.
Diperkirakan ada 22 instansi akan bergabung ke MPP Kota Banjarmasin di Mitra Plaza. Terutama instansi vertikal dan internal di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Pembangunan MPP Kota Banjarmasin di Mitra Plaza yang menelan biaya APBD sebesar Rp4 miliar diperkirakan akan selesai dalam lima bulan ke depan. (Z-6)
AKTIVITAS distribusi ekspor batubara dari dan ke Pelabuhan Bunati, Kalimantan Selatan (Kalsel) terhambat akibat adanya pendangkalan dalam beberapa waktu terakhir.
Gusti Rifai mengungkapkan, pihaknya terus mendorong kabupaten dan kota bersinergi dengan para pihak termasuk notaris terkait kelengkapan dokumen dan mekanisme pengesahan koperasi.
Berdasarkan data BMKG pada periode Januari hingga akhir Mei 2025, terdeteksi 28 titik api kategori rendah, 529 titik api kategori sedang dan 1 titik api kategori besar.
Ulat Hongkong justru banyak dibudidayakan karena kandungan nutrisi yang tinggi, terutama protein.
Sebanyak 2015 desa dan kelurahan di Provinsi Kalimantan Selatan nyatakan siap melaksanakan musyawarah desa khusus percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih.
PEMERINTAH menargetkan pengentasan masalah sampah di Indonesia selesai 100 persen pada 2029 mendatang. Lebih 60 persen sampah di Indonesia belum terkelola dan dibuang sembarangan.
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhirnya memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Lokasinya berada di Gedung Cianjur Creative Center di Jalan Mangunsarkoro.
Layanan tersebut meliputi administrasi kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, hingga layanan kepolisian dan imigrasi.
Upaya awal ini dinilai penting untuk memudahkan daerah meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
Pemprov dan Pemda Jateng raih prestasi pelayanan publik yang baik
MPP Baiman Banjarmasin diisi sebanyak 17 instansi dengan tak kurang 150 jenis layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Persemian yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemukulan gong itu juga dihadiri Deputi Pelayanan Publik Kementrian PAN-RB Diah Natalisa, serta Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved