Headline
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
Ketegangan antara bupati dan rakyat jangan berlarut-larut.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprioritaskan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi. Provinsi itu ialah Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur.
Kepala BNPB Suharyanto menyatakan pihaknya akan lebih fokus dalam upaya pencegahan hingga penanganan darurat bencana hidrometeorologi kering, mulai dari antisipasi kebakaran hutan dan lahan hingga kekeringan akibat faktor cuaca.
“BNPB akan fokus ke karhutla. Karena prediksi BMKG di tahun ini kemaraunya lebih kering. Diprediksi potensi kejadian karhutlanya lebih besar dari tiga tahun terakhir,” kata Suharyanto, Kamis (8/6).
Baca juga: Kalsel Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla
Suharyanto menilai ketujuh provinsi prioritas itu memang menjadi langganan bencana karhutla setiap tahunnya. Oleh sebab itu, mantan Pangdam V Brawijaya itu akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan karhutla berjalan dengan baik sehingga dampak terburuk dapat diminimalisasi.
Baca juga: Kalteng Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla Selama 6 Bulan
Menurut data sementara per 1 Juni, sudah ada 112 kejadian karhutla di Tanah Air. Hingga saat ini, status siaga darurat bencana karhutla dan kekeringan telah ditetapkan di tujuh provinsi yang disebutkan Suharyanto per 29 Mei kemarin. (Z-6)
Berdasarkan informasi, bibit kelapa sawit yang ditanami telah mencapai seluas 1 hektare (ha) di lokasi karhutla yang menghanguskan sekitar 50 ha lahan gambut.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Provinsi Jambi selama 10 hari, sejak 10 hingga 19 Agustus 2025.
BNPB mencatat luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas tahun ini relatif kecil, hanya sekitar 3.000 hektare
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
TIM Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menyelidiki kasus kebakaran di areal konsesi delapan perusahaan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Ganti rugi atas musibah yang dialaminya, pelayanan yang baik dan mudah, serta nilai klaim yang sesuai.
Badan Keamanan dan Situasi Darurat Wilayah Otonomi Madrid menyatakan 180 orang dievakuasi akibat kebakaran hutan tersebut.
Upaya menambah posko dan armada satu di antaranya untuk meningkatkan pelayanan. Terutama mempercepat penanganan saat terjadi kebakaran.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi akibat cuaca panas.
Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar hutan.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Suka Jadi, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, terus meluas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved