Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas) akan tindaklanjuti persoalan seorang anggota Brimob Polda Riau Bripka Andry Darma Irawan yang curhat di media sosial (medsos) mengaku dimutasi setelah menyetor uang Rp650 juta oleh Komandan Batalyon Maggala bernama Kompol Petrus. Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti meminta agar keduanya diproses secara hukum.
"Kompolnas meminta ke Polda Riau untuk memproses hukum keduanya (Bripka Andry & Danyonnya) baik secara pidana maupun secara etik untuk membuktikan bahwa Danyonnya ini bersalah atau tidak. Kompolnas berharap kasus ini dapat diproses secara tegas, profesional dan transparan," kata Poengky, Rabu (07/05).
Kompolnas melihat beberapa kejanggalan. Pertama curhatan anggota Brimob di medsos tidak menunjukkan kedisiplinan, sehingga hal ini justru merusak citra Polri.
Baca juga: Viral Anggota Brimob Setor Uang ke Atasan, IPW: Kapolri Harus Berantas
Kedua anggota Brimob tersebut dinilai melakukan pembangkangan, "Terkait dengan keberatannya karena dimutasi sangat aneh bagi kami karena seluruh anggota Polri itu wajib patuh dan taat ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia," kata Poengky.
Poin ketiga, Kompolnas menyoroti yang bersangkutan justru menggunakan ibunya yang sedang sakit untuk menjadi tameng dirinya ketika menghadap kepada Komandannya.
Baca juga: Propam Polda Riau Usut Curhatan Bripka Andry Setor Rp650 Juta
Keempat, seharusnya jika melihat dari Bripka Andry yang memberikan uang atas permintaan Komandannya, yang bersangkutan tahu bahwa perbuatan tersebut melawan hukum. Sehingga sebagai seorang anggota Polri, Bripka Andry sudah selayaknya menolak perbuatan yang melawan hukum tersebut.
"Tetapi jika dia justru memfasilitasi pimpinan yang menyalahi hukum berarti yang bersangkutan juga harus diproses hukum," tutupnya. (Z-3)
HARIMAU Sumatra (Panthera Tigris Sumatrae) berusia remaja menuju dewasa dilaporkan muncul di sekitar pemukiman penduduk di RT.14/RW.14 Desa Benteng Hulu, Siak, Riau.
Seekor gajah jantan dewasa berusia sekitar 40 tahun ditemukan mati mengenaskan dengan kondisi kepala terpotong di area konsesi PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), Pelalawan, Riau.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pelaku pembunuhan gajah yang ditemukan mati dalam kondisi dimutilasi.
Gakkum Kehutanan memeriksa PT RAPP terkait kematian Gajah Sumatera di Riau. Investigasi fokus pada pemenuhan kewajiban perlindungan satwa di areal konsesi.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengecam keras atas pembantaian seekor Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus) di areal konsesi.
Gakkum Kehutanan mengejar dan membongkar jaringan yang diduga terlibat dalam pembunuhan Gajah Sumatera yang mati terpenggal di Riau.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
KAPOLRES Tasikmalaya Ajun Komisaris Haris Dinzah mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Mantan Komisioner KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto penggunaan bodycam pada aparat polisi sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang kerap menghadirkan potensi gesekan.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak praperadilan yang diajukan AJ sehingga status tersangka sah dan sesuai prosedur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved