Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melakukan pembangunan dengan berlandaskan riset. Hal ini perlu dilakukan agar manfaat pembangunannyz dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengungkapkan terkait pembangunan di daerah, pihaknya bersedia membantu Pemprov Bali dengan melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas).
Adapun Binwas tersebut agar kepala daerah dapat menghasilkan kebijakan strategis yang disusun berdasarkan hasil pengkajian sesuai dengan data dan fakta di lapangan.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Buka Pelaporan Inovasi Daerah Untuk Innovative Goverment Awards 2023
"Dengan begitu, berbagai tujuan pembangunan dapat tercapai mulai dari peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, lapangan pengusaha serta peningkatan dan pemerataan akses maupun kualitas pelayanan publik dari waktu ke waktu akan semakin baik," katanya dalam Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)" di Denpasar, Bali, Senin (29/5).
Sementara itu, pembangunan yang tepat sasaran perlu menjadi prioritas bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Yusharto, keduanya perlu berkolaborasi agar upaya untuk memperbaiki peniliaian IID, IPKD hingg IIKD yang bedampak pada pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.
Baca juga : Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dan Inovasi Daerah Tingkatkan Perekonomian Sumba Timur
Untuk itu, dirinya berharap forum ini dapat memberikan manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Bali.
"Kami berharap pertemuan ini akan memperkaya substansi inovasi daerah, keuangan daerah, tata kelola pemerintahan daerah yang kami ampu dan segala permasalahannya sehingga kita bisa menjadi lembaga yang besar bersama baik Pusat ataupun daerah," ucapnya.
Sejalan dengan itu, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan, guna meningkatkan penilaian terhadap hasil pengukuran sejumlah indeks di daerah, termasuk di Bali. Pihaknya tidak hanya melakukan Binwas secara langsung dengan mendatangi daerah, tetapi koordinasi pusat dan daerah juga dilakukan secara virtual.
"Untuk memberikan asistensi, bahwa kita tidak hanya daerah datang ke kita untuk diskusi, silakan kita punya fasilitas melalui zoom yang bisa kita jadikan alat komunikasi kita, jadi tidak terbatas harus datang ke kami, tetapi jika daerah membutuhkan informasi baik terkait IID, IKKD maupun IPKD bisa hadir secara virtual, di era digital ini yang bisa kita maksimalkan," pungkasnya. (RO/Z-5)
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Kamaruddin menekankan pentingnya kolaborasi lintas generasi di tubuh Nahdlatul Ulama untuk mendukung pembangunan nasional.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KAWASAN Pelabuhan Labuan Bajo kian bersolek. Wilayah tersebut kini mulai mengubah rupanya menjadi salah satu destinasi wisata.
Camat dan lurah diminta untuk memetakan titik-titik prioritas yang dapat dijadikan lokasi pelaksanaan program padat karya.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
BSKDN Kemendagri Noudy R.P. Tendean menegaskan komitmennya untuk mendorong efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan anggaran tahun (TA) 2026.
Pemerintah daerah agar memastikan pembentukan Satgas Ormas di seluruh kabupaten/kota dan rutin mengevaluasi kinerjanya.
BSKDN Kemendagri menegaskan pentingnya penguatan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD untuk wujudkan kemandirian ekonomi daerah.
Kemendagri didesak untuk menindaklanjuti temuan keterlibatan pegawai Dukcapil dalam sindikasi perdagangan bayi ke Singapura yang terjadi di Bandung, Jawa Barat.
Kementerian Dalam Negeri diharapkan untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved