Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melakukan pembangunan dengan berlandaskan riset. Hal ini perlu dilakukan agar manfaat pembangunannyz dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengungkapkan terkait pembangunan di daerah, pihaknya bersedia membantu Pemprov Bali dengan melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas).
Adapun Binwas tersebut agar kepala daerah dapat menghasilkan kebijakan strategis yang disusun berdasarkan hasil pengkajian sesuai dengan data dan fakta di lapangan.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Buka Pelaporan Inovasi Daerah Untuk Innovative Goverment Awards 2023
"Dengan begitu, berbagai tujuan pembangunan dapat tercapai mulai dari peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, pemerataan kesempatan kerja, lapangan pengusaha serta peningkatan dan pemerataan akses maupun kualitas pelayanan publik dari waktu ke waktu akan semakin baik," katanya dalam Sosialisasi Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD)" di Denpasar, Bali, Senin (29/5).
Sementara itu, pembangunan yang tepat sasaran perlu menjadi prioritas bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menurut Yusharto, keduanya perlu berkolaborasi agar upaya untuk memperbaiki peniliaian IID, IPKD hingg IIKD yang bedampak pada pembangunan dapat dilakukan secara maksimal dan menyeluruh.
Baca juga : Optimalisasi Pengelolaan BUMDes dan Inovasi Daerah Tingkatkan Perekonomian Sumba Timur
Untuk itu, dirinya berharap forum ini dapat memberikan manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Bali.
"Kami berharap pertemuan ini akan memperkaya substansi inovasi daerah, keuangan daerah, tata kelola pemerintahan daerah yang kami ampu dan segala permasalahannya sehingga kita bisa menjadi lembaga yang besar bersama baik Pusat ataupun daerah," ucapnya.
Sejalan dengan itu, Sekretaris BSKDN Kurniasih mengungkapkan, guna meningkatkan penilaian terhadap hasil pengukuran sejumlah indeks di daerah, termasuk di Bali. Pihaknya tidak hanya melakukan Binwas secara langsung dengan mendatangi daerah, tetapi koordinasi pusat dan daerah juga dilakukan secara virtual.
"Untuk memberikan asistensi, bahwa kita tidak hanya daerah datang ke kita untuk diskusi, silakan kita punya fasilitas melalui zoom yang bisa kita jadikan alat komunikasi kita, jadi tidak terbatas harus datang ke kami, tetapi jika daerah membutuhkan informasi baik terkait IID, IKKD maupun IPKD bisa hadir secara virtual, di era digital ini yang bisa kita maksimalkan," pungkasnya. (RO/Z-5)
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved