Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
Peran BUMDes untuk kemajuan suatu daerah akan semakin optimal jika didukung dengan beragam inovasi. Langkah ini perlu dilakukan oleh berbagai daerah termasuk Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus berupaya meningkatkan pengelolaan BUMDes setiap desa di wilayahnya.
Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharo Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, lnovasi, dan Kreativitas di Kabupaten Sumba Timur, NTT yang mengusung tema "Dukungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan lnovasi Daerah".
Baca juga : Mendagri Terbitkan Instruksi bagi Kepala Daerah untuk Antisipasi Karhutla
Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Hotel Kanibiru Sumba Timur, NTT, Selasa (23/5)
Yusharto mengatakan, kendati termasuk kabupaten terpecil di NTT, namun Sumba Timur memiliki beragam potensi lokal bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini seperti pertanian, peternakan hingga pariwisata.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Pacu Papua Barat Tingkatkan Ekosistem Inovasi Pengelolaan Sagu
Jika diolah dengan baik, maka potensi tersebut dapat mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi lokal adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang ada di desa-desa wilayah Sumba Timur.
"Di kelola oleh BUMDes (potensi lokal) dan saat ini BUMDes itu sudah memberikan PADes bagi desa yang bersangkutan karena bidang usaha desa misalnya dalam menyediakan internet," terangnya.
Dia berharap Pemkab Sumba Timur tidak menjadikan kondisi geografis sebagai kendala dalam meningkatkan inovasi di wilayahnya. Dia justru berharap dengan segala keterbatasan yang ada, Pemkab Sumba dapat terus megembangkan beragam inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
"Terpencil bukan berarti terkucil, ini barang kali tagline yang harus kita gunakan dan menjadikan keterpencilan saat ini menjadi peluang," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengimbau agar Pemkab Sumba Timur memperhatikan setiap inkubator inovasi di wilayahnya terutama organisasi Litbang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), atau sebutan lain terhadap lembaga penelitian. Pasalnya lembaga tersebut dapat menjadi inkubator bagi masyarakat untuk mengembangkan gagasan menjadi inovasi.
"Gagasan yang dikembangkan menjadi inovasi ini sangat mungkin digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes di wilayah Sumba Timur, untuk itu mari kita mengawal bersama inovasi di wilayah kita masing-masing agar terus meningkat," pungkasnya. (RO/Z-5)
PT Pupuk Indonesia (Persero) melibatkan ribuan inovator dari dalam dan luar negeri untuk mendorong transformasi pertanian nasional melalui penyelenggaraan FertInnovation Challenge 2025.
Living Lab Ventures (LLV), unit corporate venture capital Sinar Mas Land, menyelenggarakan Inside LLV pada 27 Januari 2026 di Digital Experience Center (DXC), BSD City.
Pemerintah dorong inovasi atasi mismatch pasokan-permintaan perumahan. Ajang BTN Housingpreneur 2025 saring 1.170 peserta, tetapkan 58 pemenang.
PERUSAHAAN harus mampu menjalankan dua mesin secara paralel yaitu menjaga bisnis inti tetap optimal sambil terus melakukan langkah-langkah inovasi terobosan.
Prestasi ini menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, memperkuat riset terapan, serta menghadirkan solusi teknologi.
Inovasi ini mampu menjaga kualitas gabah secara lebih cepat, efisien, dan stabil di berbagai kondisi cuaca.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
Sinergi lintas sektor, tokoh agama, dan penguatan fungsi sosial rumah ibadat menjadi kunci menjaga persatuan di tengah tantangan zaman.
Selain pembersihan bangunan, personel juga melakukan normalisasi pada 42 hektare lahan terdampak agar dapat digunakan kembali oleh masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Para pemimpin daerah harus konsisten memegang amanah rakyat dan tidak mencoba mencari celah korupsi yang hanya akan mencederai kepercayaan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved