Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
Peran BUMDes untuk kemajuan suatu daerah akan semakin optimal jika didukung dengan beragam inovasi. Langkah ini perlu dilakukan oleh berbagai daerah termasuk Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus berupaya meningkatkan pengelolaan BUMDes setiap desa di wilayahnya.
Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharo Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, lnovasi, dan Kreativitas di Kabupaten Sumba Timur, NTT yang mengusung tema "Dukungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan lnovasi Daerah".
Baca juga : Mendagri Terbitkan Instruksi bagi Kepala Daerah untuk Antisipasi Karhutla
Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Hotel Kanibiru Sumba Timur, NTT, Selasa (23/5)
Yusharto mengatakan, kendati termasuk kabupaten terpecil di NTT, namun Sumba Timur memiliki beragam potensi lokal bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini seperti pertanian, peternakan hingga pariwisata.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Pacu Papua Barat Tingkatkan Ekosistem Inovasi Pengelolaan Sagu
Jika diolah dengan baik, maka potensi tersebut dapat mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi lokal adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang ada di desa-desa wilayah Sumba Timur.
"Di kelola oleh BUMDes (potensi lokal) dan saat ini BUMDes itu sudah memberikan PADes bagi desa yang bersangkutan karena bidang usaha desa misalnya dalam menyediakan internet," terangnya.
Dia berharap Pemkab Sumba Timur tidak menjadikan kondisi geografis sebagai kendala dalam meningkatkan inovasi di wilayahnya. Dia justru berharap dengan segala keterbatasan yang ada, Pemkab Sumba dapat terus megembangkan beragam inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
"Terpencil bukan berarti terkucil, ini barang kali tagline yang harus kita gunakan dan menjadikan keterpencilan saat ini menjadi peluang," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengimbau agar Pemkab Sumba Timur memperhatikan setiap inkubator inovasi di wilayahnya terutama organisasi Litbang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), atau sebutan lain terhadap lembaga penelitian. Pasalnya lembaga tersebut dapat menjadi inkubator bagi masyarakat untuk mengembangkan gagasan menjadi inovasi.
"Gagasan yang dikembangkan menjadi inovasi ini sangat mungkin digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes di wilayah Sumba Timur, untuk itu mari kita mengawal bersama inovasi di wilayah kita masing-masing agar terus meningkat," pungkasnya. (RO/Z-5)
Indonesia for the World adalah ruang belajar global yang menyatukan kepedulian, aksi, dan inovasi.
SSE juga menampilkan kendaraan intai, P2 KM Recon, kendaraan dengan manuver dan sistem teknologi untuk misi pengintaian.
Tim pelajar asal Indonesia memperkenalkan inovasi filter udara ramah lingkungan yang terbuat dari eceng gondok dan ampas kopi—dua bahan alami yang berlimpah di Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencatat kemajuan luar biasa dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
RealCycle Cup menggunakan lapisan nanopartikel besi (II) oksida, material tahan panas, tak beracun, dan mudah dipisahkan dari sampah pakai magnet
PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (TMI) merayakan puncak perjalanan 50 tahun sebagai pelopor industri asuransi di Indonesia.
WAKIL Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan hasil kajian ulang terkait empat pulau akan diumumkan kepada publik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri telah mengkaji ulang polemik kepemilkan empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil kajian, ditemukan novum atau bukti baru. Apa bisa ubah putusan?
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik status Pulau Panjang
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Penentuan batas wilayah empat pulau tersebut tak hanya didasarkan pada aspek geografis saja.
Penyelesaian konflik ini membutuhkan data dan informasi yang akurat dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved