Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
Peran BUMDes untuk kemajuan suatu daerah akan semakin optimal jika didukung dengan beragam inovasi. Langkah ini perlu dilakukan oleh berbagai daerah termasuk Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus berupaya meningkatkan pengelolaan BUMDes setiap desa di wilayahnya.
Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharo Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, lnovasi, dan Kreativitas di Kabupaten Sumba Timur, NTT yang mengusung tema "Dukungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan lnovasi Daerah".
Baca juga : Mendagri Terbitkan Instruksi bagi Kepala Daerah untuk Antisipasi Karhutla
Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Hotel Kanibiru Sumba Timur, NTT, Selasa (23/5)
Yusharto mengatakan, kendati termasuk kabupaten terpecil di NTT, namun Sumba Timur memiliki beragam potensi lokal bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini seperti pertanian, peternakan hingga pariwisata.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Pacu Papua Barat Tingkatkan Ekosistem Inovasi Pengelolaan Sagu
Jika diolah dengan baik, maka potensi tersebut dapat mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi lokal adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang ada di desa-desa wilayah Sumba Timur.
"Di kelola oleh BUMDes (potensi lokal) dan saat ini BUMDes itu sudah memberikan PADes bagi desa yang bersangkutan karena bidang usaha desa misalnya dalam menyediakan internet," terangnya.
Dia berharap Pemkab Sumba Timur tidak menjadikan kondisi geografis sebagai kendala dalam meningkatkan inovasi di wilayahnya. Dia justru berharap dengan segala keterbatasan yang ada, Pemkab Sumba dapat terus megembangkan beragam inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
"Terpencil bukan berarti terkucil, ini barang kali tagline yang harus kita gunakan dan menjadikan keterpencilan saat ini menjadi peluang," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengimbau agar Pemkab Sumba Timur memperhatikan setiap inkubator inovasi di wilayahnya terutama organisasi Litbang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), atau sebutan lain terhadap lembaga penelitian. Pasalnya lembaga tersebut dapat menjadi inkubator bagi masyarakat untuk mengembangkan gagasan menjadi inovasi.
"Gagasan yang dikembangkan menjadi inovasi ini sangat mungkin digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes di wilayah Sumba Timur, untuk itu mari kita mengawal bersama inovasi di wilayah kita masing-masing agar terus meningkat," pungkasnya. (RO/Z-5)
KEMENTERIAN Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendorong agar para dosen dari perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan CEO demi memahami kebutuhan industri.
BSKDN Kemendagri menyoroti lima pilar utama yang harus diperkuat dalam pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD)
Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan lahirnya pengusaha-pengusaha pendidikan yang memiliki visi mencerdaskan bangsa dan sekaligus kompetensi.
Toyota memanfaatkan momentum GIIAS untuk menampilkan jajaran kendaraan yang mencakup berbagai segmen, mulai dari city car hingga mobil listrik murni.
TUMBUHAN air eceng gondok memang seringkali dianggap hama. Anggapan itu tidak sepnuhnya salah, namun bagaimana mengubah enceng gondok bisa menjadi sumber penghasilan dan solusi lingkungan?
Microsoft kembali menghadirkan inovasi terbaru melalui peluncuran Copilot Vision dan berbagai fitur AI eksklusif di Windows 11.
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Tim dari Kemendagri, lanjutnya, melakukan pengecekan dan survei ke lapangan sebagai upaya penyelesaian sengketa. Menurutnya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved