Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan strategi kebijakan membangun indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif.
Peran BUMDes untuk kemajuan suatu daerah akan semakin optimal jika didukung dengan beragam inovasi. Langkah ini perlu dilakukan oleh berbagai daerah termasuk Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terus berupaya meningkatkan pengelolaan BUMDes setiap desa di wilayahnya.
Pesan itu disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharo Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Pemajuan Kebudayaan, lnovasi, dan Kreativitas di Kabupaten Sumba Timur, NTT yang mengusung tema "Dukungan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan lnovasi Daerah".
Baca juga : Mendagri Terbitkan Instruksi bagi Kepala Daerah untuk Antisipasi Karhutla
Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Hotel Kanibiru Sumba Timur, NTT, Selasa (23/5)
Yusharto mengatakan, kendati termasuk kabupaten terpecil di NTT, namun Sumba Timur memiliki beragam potensi lokal bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Hal ini seperti pertanian, peternakan hingga pariwisata.
Baca juga : BSKDN Kemendagri Pacu Papua Barat Tingkatkan Ekosistem Inovasi Pengelolaan Sagu
Jika diolah dengan baik, maka potensi tersebut dapat mendukung perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan potensi lokal adalah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMDes yang ada di desa-desa wilayah Sumba Timur.
"Di kelola oleh BUMDes (potensi lokal) dan saat ini BUMDes itu sudah memberikan PADes bagi desa yang bersangkutan karena bidang usaha desa misalnya dalam menyediakan internet," terangnya.
Dia berharap Pemkab Sumba Timur tidak menjadikan kondisi geografis sebagai kendala dalam meningkatkan inovasi di wilayahnya. Dia justru berharap dengan segala keterbatasan yang ada, Pemkab Sumba dapat terus megembangkan beragam inovasi sesuai dengan potensi yang dimiliki.
"Terpencil bukan berarti terkucil, ini barang kali tagline yang harus kita gunakan dan menjadikan keterpencilan saat ini menjadi peluang," tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Yusharto juga mengimbau agar Pemkab Sumba Timur memperhatikan setiap inkubator inovasi di wilayahnya terutama organisasi Litbang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), atau sebutan lain terhadap lembaga penelitian. Pasalnya lembaga tersebut dapat menjadi inkubator bagi masyarakat untuk mengembangkan gagasan menjadi inovasi.
"Gagasan yang dikembangkan menjadi inovasi ini sangat mungkin digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan BUMDes di wilayah Sumba Timur, untuk itu mari kita mengawal bersama inovasi di wilayah kita masing-masing agar terus meningkat," pungkasnya. (RO/Z-5)
Prestasi ini menegaskan komitmen Pertamina dalam mendorong budaya inovasi yang berkelanjutan, memperkuat riset terapan, serta menghadirkan solusi teknologi.
Inovasi ini mampu menjaga kualitas gabah secara lebih cepat, efisien, dan stabil di berbagai kondisi cuaca.
Lego memperkenalkan Smart Bricks, bata pintar dengan sensor cahaya dan suara. Inovasi "Smart Play" ini menuai pujian sekaligus kritik dari para ahli.
Google kembali meluncurkan inovasi berbasis kecerdasan buatan yang semakin mempermudah penggunaannya.
Melalui Innovation Kaleidoscope Indonesia 2025, perjalanan inovasi nasional dapat dibaca sebagai sebuah proses bertahap.
PELAYANAN keluarga berencana (KB) berkualitas dapat ditingkatkan dan dijangkau hingga pelosok melalui beragam inovasi.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved