Mendagri Terbitkan Instruksi bagi Kepala Daerah untuk Antisipasi Karhutla

PADA 2023 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi musim kemarau lebih kering dari biasanya atau sering disebut dengan fenomena El Nino. Berbanding lurus, kondisi ini tentunya meningkatkan potensi  bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang lebih tinggi. 

Sebagai langkah konkret penanggulangan Karhutla, Mendagri telah mengeluarkan instruksi kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia melalui Inmendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Dalam keterangan persnya, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA menegaskan Inmendagri itu menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah, khususnya para Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai Pemimpin Satgas Karhutla, dengan melibatkan semua komponen yang ada di daerah, termasuk pelibatan masyarakat. 

Baca juga: Puluhan Hektare Lahan Gambut di Kalsel Terbakar

“Penanggulangan Bencana Karhutla ini tidak bisa dikerjakan secara parsial apalagi ego sektoral, karena peristiwanya sering kali melintasi batas administrasi provinsi maupun kabupaten/kota. Oleh karena itu, koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dan jajaran Forkopimda, serta pelibatan pentahelix dengan partisipasi masyarakat sebagai basisnya, mutlak untuk dilakukan,” ungkap Safrizal.

Puncak musim kemarau 2023 sendiri diprediksi akan terjadi pada Agustus mendatang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif konkret di lapangan sehingga dapat sedini mungkin dilakukan mitigasi resiko bencananya.

“Inmendagri ini telah menyusun langkah yang sistematis, mulai dari upaya pencegahan sampai penanggulangan. Maka dari itu, lakukan terus patroli bersama untuk pencegahan dan pemantauan titik api dengan memanfaakan teknologi satelit dan pemeriksaan lapangan, gencarkan sosialisasi, penyuluhan dan kampanye larangan membuka lahan dengan cara membakar serta segera aktifkan posko bencana Karhutla provinsi dan kabupaten/kota apabila ditetapkan status siaga darurat bencana Karhutla,” sambung Safrizal.

Baca juga: Kapolres Pelalawan Instruksikan Gunakan Aplikasi Cegah Karhutla

Di samping itu, faktor pembiayaan juga memainkan peranan sangat penting. Dalam hal ini, melalui Inmendagri tersebut, para kepala daerah diminta memastikan tersedianya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara optimal untuk pencegahan dan penanggulangan bencana Karhutla. 

“Pencegahan dan penanggulangan Karhutla bukan sekedar wacana, tapi harus aksi nyata, dengan demikian komitmen dari para kepala daerah termasuk DPRD harus diaktualisasikan dalam  alokasi anggaran pada APBD di daerah masing-masing,” terang Safrizal.

Sebelumnya, menutup keterangan persnya, Safrizal menitipkan pesan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota agar berkomitmen meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, melalui optimalisasi pembentukan dan peran aktif Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR). 

“REDKAR merupakan suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, termasuk Karhutla. Melalui momentum ini, diminta kepada para Gubernur untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendorong pembentukan REDKAR dan khusus kepada para Bupati/Walikota untuk membentuk REDKAR sampai tingkat desa dan kelurahan sehingga ancaman bencana Karhutla dapat ditekan seminimal mungkin di tahun ini maupun di tahun-tahun mendatang,” pungkas Safrizal. (RO/Z-1)