Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu 24 Mei 2023, didominasi kursi kosong. Dari 30 anggota DPRD, hanya belasan yang hadir dalam sidang paripurna.
Sidang paripurna yang membahas pemandangan umum fraksi terhadap pengantar nota keuangan atas rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 dipimpin oleh Darius Angkut dan dihadiri oleh Bupati Manggarai Barat Editadius Endi, Wakil Bupati Yulius Weng, serta para unsur pimpinan organisasi perangkat Daerah (OPD).
Pihak Sekertariat Dewan membenarkan banyak anggota DPRD tidak bisa hadir sidang paripurna. Undangan sudah disampaikan tetapi banyak yang berhalangan hadir.
Baca juga: Tinggalkan TN Komodo, Manggarai Barat Kehilangan PAD Miliaran Rupiah
Ketidakhadiran anggota DPRD Manggarai Barat dalam rapat paripurna menjadi sorotan Forum Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi). Peneliti Senior Formappi Lucius Karus mengatakan ketidakhadiran banyak anggota DPRD Mabar dalam rapat paripurna terkait pertanggungjawaban penggunaan APBD 2022 tentu saja memprihatinkan.
Menurut Lucius, anggota DPRD yang tidak hadir tak cukup peduli dengan nasib penggunaan anggaran daerah. "Jangan-jangan ketakhadiran mereka justru menunjukkan bahwa mereka menjadi bagian dari pemain anggaran daerah sehingga tak berani untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai pertanggungjawabannya?" tegas Lucius.
Baca juga: Intip Festival Natas Labar Mengenal 5 Falsafah Hidup Orang Manggarai
Lucius menegaskan rapat paripurna seharusnya menjadi momentum puncak anggota DPRD memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakili. Rapat yang mengumpulkan seluruh anggota DPRD seharusnya membuka peluang bagi setiap anggota untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi lintas sektor.
DPRD Manggarai Barat dinilai gagal menggunakan paripurna sebagai forum perjuangan. Lucius menegaskan anggota DPRD tak bisa mengklaim memperjuangkan aspirasi tetapi mengabaikan rapat.
"Sayangnya DPRD selalu gagal menjadikan ajang paripurna sebagai panggung perjuangan mereka. Dan kegagalan itu tampaknya sekaligus mengekspresikan kegagalan mereka menjadi wakil rakyat," tegasnya.
Menurut peneliti senior parlemen itu, forum rapat-rapat dan sidang dewan merupakan instrumen penting memperjuangkan kepentingan rakyat. Untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, DPRD harus aktif dalam setiap forum rapat. "Kalau mengaku memperjuangkan aspirasi dapil tetapi tak pernah nongol atau bicara di ruang rapat resmi, mungkin saja anggota itu sekelas calo yang melobi diam-diam dan secara langsung dengan pejabat dinas hingga bupati" ujar Lucius.
Lebih lanjut Lucius menegaskan menghadiri rapat ialah tanggung jawab etis anggota DPRD yang merupakan delegasi konstituen di dapil. "Tanggung jawab atas kepercayaan rakyat harus ditunjukkan melalui komitmen kehadiran dalam rapat-rapat yang menjadi panggung memutuskan kebijakan untuk rakyat," tegas Lucius. (Z-2)
Pemkab Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Rokok Ilegal untuk meningkatkan efektivitas penindakan dan penegakan hukum.
Rencana pemanfaatan potensi panas bumi yang ada di Wae Sano dapat dilihat dari keberhasilan pemanfaatan geotermal di Dieng (Jawa Tengah) dan Patuha (Jawa Barat).
PENYELENGGARAAN perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia untuk terus dioptimalkan.
PENGAWAS tempat pemungutan suara (PTPS) Pilkada serentak 2024 di Kecamatan Pacar, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) kesulitan akses jaringan internet untuk mendaftar Siwaslih.
Sebanyak 32 guru dan 64 siswa dari 25 sekolah di Manggarai Barat berpartisipasi aktif dalam program yang memberikan pelatihan di bidang numerasi secara mudah dan menyenangkan.
Manggarai Barat, kabupaten di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur membutuhkan pemimpin baru untuk menunjang kemajuan pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Pulau Kera seluas 48 hektare berada di wilayah Kabupaten Kupang, tetapi hanya berjarak 5 mil dari Kota Kupang.
TIM Penyidik Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan tiga tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi dana rehabilitasi sekolah.
Motivasi diberikan kepada para peserta MPLS di sela-sela kunjungannya ke Flores Timur selama dua hari
Benda itu meliputi 40 kilogram artefak hasil ekskavasi yang terbagi menjadi 15 kategori, termasuk perhiasan, alat bantu, keramik, gerabah, serta sisa kerangka dari 3 individu leluhur
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
KOMUNITAS Bidara di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para pemuda, pelajar, nelayan, petani, mahasiswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved