Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Bidang Pertanian, Peternakan, dan Kemandirian Desa DPP Partai NasDem, H Ayep Zaki, memberikan perhatian kepada masyarakat nelayan di kawasan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dia pun membawa sejumlah kabar gembira untuk para nelayan di sepanjang pesisir Kabupaten Sukabumi sejauh 117 Km dengan garis pantai 4 mil laut itu.
Ayep dikenal publik sebagai tokoh yang aktif membangun ekosistem ekonomi di berbagai sektor ke berbagai penjuru wilayah Tanah Air. Namun sebagai putra asli Sukabumi ia memberikan perhatian yang besar bagi tanah kelahirannya.
"Nelayan juga menjadi bagian dari program bagaimana membangun ekosistem usaha di bidang nelayan menjadi lebih baik, sehingga NasDem masuk kepada kelompok-kelompok nelayan. Sudah selayaknya saya memberikan perhatian besar terhadap Sukabumi," kata Ayep saat menemui nelayan di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Selasa (16/5).
Selain membangun ekosistem di bidang pendidikan, pertanian, peternakan hingga industri logam, Ayep juga memberikan fokus dalam meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Apalagi panjang pesisir di Kabupaten Sukabumi yang mencapai 117 Km dengan garis pantai 4 mil laut menjadi potensi besar bagi masyarakat nelayan di Sukabumi.
Untuk itu Ketua Dewan Pakar NasDem Kabupaten Sukabumi ini menegaskan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu bagian dari program kemenangan NasDem di Kabupaten Sukabumi. Ia juga menambahkan telah menyusun program 10 tahun ke depan untuk Sukabumi, di antaranya membangun ekosistem ekonomi yang berbasis wakaf uang.
Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Pusat itu menuturkan program 10 tahun untuk Sukabumi fokus dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor pertanian. Selain itu berupaya agar berbagai komoditi yang dihasilkan Sukabumi dapat diterima pasar dunia dalam rangka pemerataan ekonomi kerakyatan.
Bacaleg DPR RI Dapil Jawa Barat IV (Sukabumi Raya) ini menerangkan ekosistem ekonomi berbasis wakaf uang guna meningkatkan produktivitas kualitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. "Artinya bisa ekspor yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor industri logam, yang kelima adalah pembangunan usaha kerakyatan yang merata di Kabupaten Sukabumi," tandasnya.
Untuk program ekosistem ekonomi yang berbasis wakaf uang akan dikelola oleh Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS PWU). Para nelayan nanti akan diendorse ke bank syariah ataupun ke LKS PWU guna mendapatkan dana yang jauh lebih murah dan tidak memberatkan.
"Uang hasil kolektif ini akan diserahkan ke LKS PWU, dan dari LKS PWU ini akan didistribusikan kepada yang memerlukan permodalan dan seterusnya. Dengan begitu wakaf uang itu akan aman karena risiko kegagalan adanya di LKS PWU, yaitu bank yang berbasis syariah," terang Ketua Pengarah Dana Abadi Doa Bangsa itu. (RO/O-2)
Pesisir pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, diwaspadai terjadi potensi banjir rob. Kondisi itu menyusul peringatan dini yang dikeluarkan BMKG.
TANAH longsor, banjir, dan cuaca ekstrem masih mewarnai sejumlah daerah di Jawa Barat.
Pergerakan tanah di wilayah itu terjadi pada Rabu (14/1) sekitar pukul 05.30 WIB. Lokasi tersebut dikenal rawan pergerakan tanah
Sementara itu, cuaca ekstrem berupa angin kencang merusak rumah warga di Bekasi dan Sukabumi.
Wilayah yang terdampak cuaca ekstrem antara lain akses ke kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu
Dedi berjanji akan menindaklanjuti permintaan itu, sehingga ada kejelasan dan penyelesaian terhadap 500 rumah yang rusak akibat banjir dan longsor.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved