Mantan Bupati Laporkan Oknum Jaksa di Buton ke Jaksa Agung

KASUS pemerasan yang dikabarkan melibatkan oknum jaksa kembali terjadi. Sebelumnya, seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatra Utara, berinisial EKT dicopot dari jabatannya karena diduga memeras seorang guru sekolah dasar.

Teranyar, oknum Kejaksaan Negeri (Kejari) Buton di Sulawesi Tenggara, diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat pemerintah daerah setempat. Hal ini terungkap dari surat mantan Bupati Buton Selatan La Ode Arusani dan Penjabat Bupati Buton Selatan La Ode Budiman yang beredar di media sosial.

Keduanya mengirimkan surat pengaduan sekaligus perlindungan hukum kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dalam surat tertanggal 4 April 2023, mereka melaporkan dugaan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan Kajari Buton.

Baca juga: Korupsi Waskita Karya, Nilai Kerugian Negara Lebih dari Rp2,5 Triliun

Isi surat tersebut merinci indikasi pemerasan oleh oknum Kejari Buton dengan modus melakukan penyelidikan perkara korupsi. Maklum, Kejari Buton saat ini tengah menyelidiki dugaan rasuah dalam kegiatan belanja jasa konsultasi penyusunan dokumen studi kelayakan Bandar Udara Cargo dan Pariwisata pada Dinas Perhubungan di Kecamatan Kadatua, Buton Selatan TA 2020.

"Kami sebagai mantan Bupati Buton Selatan merasa terpanggil untuk melaporkan hal ini demi menjaga keutuhan silaturahmi antara kejaksaan dan pemerintah daerah. Sebab, dugaan tindak pidana korupsi yang saat ini dilakukan pemeriksaan terjadi pada masa pemerintahan kami. Kami merasa khawatir kegiatan pembangunan yang telah kami laksanakan akan jadi tumbal dan berpotensi untuk diungkit kembali persoalan hukumnya," kata La Ode Arusani dikutip dari suratnya kepada Jaksa Agung.

Ia menjelaskan kegiatan yang dilakukan penyelidikan saat ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melalui proses pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara. Dapat dipastikan dalam  laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tidak ada pelanggaran atas kegiatan tersebut.

Surat itu juga menjelaskan bahwa saat pemeriksaan berlangsung, para pihak yang dimintai keterangan justru dihantui rasa tertekan dengan pertanyaan dan sikap yang diberikan, termasuk ancaman pelanggaran yang diduga disampaikan oleh pemeriksa. Realitas ini sangat mempengaruhi jiwa, mental, dan pikiran pegawai. "Misalnya terkait kegiatan dana rehabilitasi pembangunan talud penahan/pemecah ombak yang rubuh pada 2021," kata dia.

Oleh tim pemeriksa BPK dinyatakan kerusakan yang terjadi wajar karena faktor alam. Namun, hal itu ternyata tidak cukup meyakinkan pemeriksa dari kejaksaan. "Kami sangat menyayangkan dan khawatir dengan pola komunikasi yang coba dibagun ini, dengan melakukan ancaman melalui pemeriksaan kasus di daerah ketika ada kebutuhan yang tidak atau belum dapat dipenuhi lagi," tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, Selasa (16/5), merespons laporan dugaan pemerasan di Buton. Menurut dia, Jaksa Agung ST Burhanuddin akan menindak tegas terhadap siapa pun oknum jaksa yang melakukan penyalahgunaan kewenangan, tindakan tercela seperti kasus di Sumatra Utara.

"Apabila terbukti, bahwa itu ada unsur tindak pidana, Pak Jaksa Agung tidak segan-segan membawa ke ranah pidana. Mengenai laporan yang sudah disampaikan, kalau belum jelas silakan laporan tertulis kepada kami, pada pimpinan kami," tutup Ketut. (J-2)