Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM gabungan TNI-Polri sudah bekerja selama dua hari dan menggelar Rapat Analisa dan Evaluasi Situasi Kamtibmas dan Binpres Polres Jeneponto. Tim tersebut melaksanakan tindak lanjut kejadian penyerangan di Polres Jeneponto pada Kamis (27/4).
Mereka menyatakan telah mendapat semua informasi terkait kejadian, sehingga tinggal dianalisa. "Tapi percaya, kami akan bekerja dengan baik. Siapa yang berbuat salah pasti diproses secar hukum, kemudian siapa yang tidak berbuat salah kita benarkan," seru Wakil Komandan Puspom TNI AD Mayjen Eka Wijaya Permana, Sabtu (29/4).
Tim gabungan yang terdiri dari Divisi Propam Polri, Puspom TNI, dan Puspom TNI AD pun memberi keterangan pers di Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan, setelah dua hari di sana. Menurut Komandan Puspom TNI, Laksamana Muda Edwin, kegiatan tersebut adalah wujud sinergitas, dan apa pun masalahnya harus diselesaikan.
Baca juga: Jangan Gegabah Sikapi Kasus Penyerangan Polres Jeneponto
Menurut Edwin, jika ada hal yang melibatkan prajurit TNI, maka akan diproses secara hukum sesuai ketentuan. "Prajurit TNI itu tidak boleh arogan. Tetap tegas, tapi humanis. Itu adalah panduan yang dilakukan dalam menyelesaikan. Masalah," tegasnya.
Dia juga mengingatkan, agar semua pihak, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya.
Hal yang sama disampaikan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Syahar Diantono. "Banyak info yang tidak akurat beredar di Jeneponto. Jangan biasakan share (berbagi) info yang belum tentu kebenarannya, jika bukan dari kami. Karena kami juga melihat suasana normal saja di Polres Jeneponto, sudah ada pelayanan seperti biasa," urainya.
Baca juga: Pelaku dalam Kasus Jeneponto Ditangani Dua Kodam dan Polda
Syahar menambahkan, soliditas dan sinergitas TNI-Polri adalah tugas dan amanat dari Presiden Jokowi sehingga harus dilaksanakan
Untuk kejadian di Jeneponto, dijelaskan, selama dua hari tim gabungan di Jeneponto, mereka berkoordinasi dengan Kapolres, Dandim, Polda Sulsel dan jajarannya, Pangdam dan jajarannya. "TNI-Polri di Sulsel juga sangat solid," pungka Syahar. (Z-6)
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Boni mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membentuk posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang memiliki informasi terkait kasus ini.
Korban berhak mendapatkan perlindungan hukum dan perawatan medis terbaik dari negara.
Kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat secara otomatis akan memperkuat kredibilitas Polri dalam menjalankan fungsinya.
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras, Andrie Yunus, di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026)
MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3).
PSHK meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS diproses di peradilan umum, bukan militer.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved