Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PANGLIMA Komando Daerah Militer (Pangdam) XIV/ Hasanuddin Mayor Jenderal Totok Imam Santoso, akhirnya angkat bicara terkait kejadian penyerangan di kantor Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan, Kamis (27/4) dini hari.
Menurutnya, sebelum kejadian tersebut, memang sempat terjadi perselisihan antara anggota polisi dari Satuan Reserse Polres Jeneponto dan anggota TNI dari Kodam V/Brawijaya dan Kodam XIII/ Merdeka, Rabu (26/4) dini hari.
"Kalau mengikuti perkembangan perselisihan itu, tidak hanya mereka bertiga yang berselisih, tapi ada orang lain juga. Nanti akan disampaikan apa yang terjadi selanjutnya di situ, karena masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut," tambah Totok.
Baca juga : Moeldoko Ingatkan TNI/ Polri Lebih Tegas Amankan 3 Kabupaten Zona Merah di Papua
Setelah kejadian, dia menyebutkan, semua pihak sudah gerak cepat. Kepolisian, bahkan Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso sudah ke Jeneponto. "Ada proses perdamaian," sebut Totok.
Meski demikian, lanjut dia, proses hukum akan terus berlanjut. "Instansi, baik TNI atau Polri melakukan pemeriksaan masing-masing. Juga cross check, kemudian baru diambil jalur hukum disidangkan. Kalau secara pribadi sudah tidak ada, karena sudah menerima dan sudah ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang ada," tambah Totok.
Baca juga : Aksi Kekerasan Aparat Pemegang Senjata, Pengamat: TNI dan Polri Memang Didesain Alat Kekerasan Negara
Dia tidak menampik, jika ada ekses atau akibat dari kejadian perselisihan itu. "Paling gampang memang, tapi kan juga belum ada buktinya. Yang sampai saat ini masih orang tidak dikenal. Karena kalau saya lihat Korem dan Polres sendiri tidak ada apa-apa, karena itu bukan anggota Kodam kita," kilah Totok.
TNI dan Polri, tambahnya, selama ini baik-baik saja. "Saya pernah ke sana (Jeneponto), hubungan antara Dandim dan Kapolres juga bagus, ada kegiatan agama di bulan puasa kemarin, semua aman. Kalau ada ekses itu belum bisa memutuskan dari siapa dan bagaimana," sambungnya.
Totok menegaskan, semua akan ditindaklanjuti oleh tim oleh kepolisian atau yang dibentuk oleh siapa untuk menentukan siapa pelakunya. "Yakinlah bahwa kami ingin membuka secara transparan tidak ada yang ditutup-tutupi karena begitu ini selesai, clear, kita perlu menatap masa depan, ada Pemilu 2024," tegasnya.
Karenanya, Kodam XIV/ Hasanuddin, mengajak masyarakat semua dan kepolisian, untuk sama-sama bekerja membangun soliditas dalam melaksanakan tugas. Karena yakini, kebersamaan, kesolidan, membuat semua lebih maksimal dalam melaksanakan tugas.
Dalam persoalan tersebut, semua pihak, sudah komitmen untuk menyelesaikan secara transparan. Siapa pun pihak yang bersalah nanti akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
Dia juga menjelaskan, jika satuan TNI yang terdekat dari Jeneponto itu berada jauh sekali, yakni Batalyon 726. "Itupun sekarang lagi di karantina untuk berangkat ke Papua dan untuk sampai ke lokasi (Jeneponto), butuh waktu 2-3 jam. Di Kodim dan Koramil itu senjata tidak ada, mereka semua di gudang. Saya saja tidak bawa senjata," jelasnya.
Perlu pendalaman
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso menambahkan, untuk kasus Jeneponto, diselesaikan oleh kodam masing-masing. Karena ada kejadian maka perlu ada penyelidikan akibat dampak ekses dari kejadian itu perlu ada pendalaman.
"Tapi tidak serta merta menentukan ini, tapi perlu adanya kesaksian, saksi pendukung tidak serta merta menyebutkan siapa mereka tidak. Kasus sedang didalami juga dan tentu mudah-mudahan ini lebih represif dan banyak saksi-saksi tentu diharapkan bisa membuka apa yang terjadi dan kita analisis apakah ini akibat dari yang lain," tambah Setyo.
Terkait, adanya korban anggota kepolisian saat penyerangan terjadi, Setyo menyebutkan, jika korban mengalami luka tembak di perut dan tembus, juga sudah dalam perawatan, dan di operasi.
"Mudah-mudahan terselamatkan dan menjadi baik. Observasi 2 atau 3 hari, supaya disikapi dengan bijak tidak ada yang reaktif, semua disikapi dengan baik. Tetap kami turunkan tim forensik untuk mengetahui dan Reskrim untuk pengembangan kasus, kita lihat TKP dan bukti-bukti, tanda-tanda adanya kejadian itu pada korban," tukas Setyo.
Hanya saja, menurutnya, belum dilakukan uji balistik, karena proyektil belum ditemukan di TKP.
Pangdam XIV/ Hasanuddin, Mayjen Totok juga sempat menyinggung kejadian dua pekan lalu, 14 April 2023 yang juga sempat menyeret nama TNI dan Polri. Meski kemudian itu juga berakhir damai dan sudah dalam proses hukum institusi masing-masing.
"Sejak kejadian 2 minggu lalu, TNI sudah siap siaga semua batalyon Kodam XIV selalu apel malam hari. Pengecekan dilakukan pada pukul 9 sampai 2 pagi, per 2 jam, untuk menghindari prajurit TNI melakukan hal buruk. Bisa dibuktikan dengan datang ke Raider/700 pasti selalu apel," tandasnya. (N-2)
11 bandara perintis di tiga provinsi Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh pasukan TNI setelah Februari lalu ditutup akibat gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Latihan militer Cobra Gold 2026 resmi dibuka di Tailan. Diikuti 30 negara, fokus tahun ini mencakup operasi ruang angkasa, siber, dan bantuan kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan rencana pengiriman TNI ke Gaza merupakan misi kemanusiaan di bawah mandat PBB, bukan keterlibatan Indonesia dalam konflik bersenjata.
Pemko Padang bersama TNI membangun tiga jembatan pascabencana, termasuk jembatan gantung di Sungai Batang Guo dan dua jembatan armco di Kelurahan Lambung Bukit.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved