Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI dan Polri memang didesain sebagai alat kekerasan negara. Maka menghilangkan budaya kekerasan di lingkungan TNI-Polri adalah gagasan yang naif. Hal itu diungkapkan setelah hari ini lagi-lagi ramai diberitakan soal pertikaian antara TNI-Polri, tepatnya kasus penyerangan Mapolres Jeneponto oleh ratusan orang yang diduga anggota TNI.
"Mereka memang ditempa untuk mampu melakukan kekerasan yang sepatutnya. Sehingga yang masih mungkin dilakukan adalah meminimkan peluang tindakan impulsif dan kekerasan eksesif," kata Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi di Jakarta, Kamis (27/4).
Dan salah satu kuncinya, lanjut dia, adalah penegakan disiplin. Di mana, yang bersalah harus dihukum. "Para pimpinan terutama di lapangan harus mampu melakukan memberi teladan dan meningkatkan pengawasan. Bukan malah membiarkan atau malah memfasilitasi arogansi dan aksi main hakim sendiri," ucap dia.
Baca juga: Penyerangan Mapolres Jeneponto Akibat Anggota TNI Tak Terima Dikeroyok, Ini Kronologinya
Menurut dia, menghilangkan budaya kekerasan tidak relevan dengan fakta bahwa kekerasan fisik antarkelompok juga tetap sangat potensial terjadi di lingkungan yang dianggap jauh dari budaya kekerasan.
Akan tetapi, lanjut Fahmi, mental kompetisi dan potensi kekerasan antara dua kelompok kuat ini merupakan masih sangat mungkin dikelola dan dialihkan pada hal-hal yang lebih positif dan berorientasi pada prestasi.
Di sisi lain, sambung dia, Polri juga memiliki masalah sendiri. Sebagai lembaga yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, kata dia, lembaga ini masih belum cukup berhasil memperbaiki kepercayaan maupun citra dan reputasi yang memburuk di mata masyarakat setelah didera sejumlah masalah. "Para anggota TNI di lapangan, sebagai bagian dari masyarakat juga saya kira tidak terlepas dari hal ini.:
Baca juga: Mapolres Jeneponto Diserang, Kapolda Sulsel Minta Anggotanya Tetap Profesional
Karena itu penting untuk mengingatkan para anggota Polri agar berhati-hati, menjaga sikap dan perilaku dalam pergaulan di tengah masyarakat.
"Bagaimanapun, polisi ini meski kinerjanya baik dia masih bisa dibenci, terutama oleh para pelaku kejahatan dan pelanggar hukum. Apalagi jika kinerjanya buruk, masyarakat pasti tidak suka," tutupnya.
(Z-9)
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
LEMBAGA Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai jika kepolisian memproses laporan soal Mens Rea Pandji Pragiwaksono berpotensi membuat citra Polri negatif.
JAJARAN TNI-AL dan Polda Papua Barat harus menjalankan investigasi dengan transparan untuk mengusut penyebab utama bentrok TNI-Polri di Sorong.
Membangun soliditas dan sinergitas dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting dalam pembangunan Indonesia. Apalagi unsur TNI-Polri sebagai pertahanan dan keamanan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved