Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI dan Polri memang didesain sebagai alat kekerasan negara. Maka menghilangkan budaya kekerasan di lingkungan TNI-Polri adalah gagasan yang naif. Hal itu diungkapkan setelah hari ini lagi-lagi ramai diberitakan soal pertikaian antara TNI-Polri, tepatnya kasus penyerangan Mapolres Jeneponto oleh ratusan orang yang diduga anggota TNI.
"Mereka memang ditempa untuk mampu melakukan kekerasan yang sepatutnya. Sehingga yang masih mungkin dilakukan adalah meminimkan peluang tindakan impulsif dan kekerasan eksesif," kata Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi di Jakarta, Kamis (27/4).
Dan salah satu kuncinya, lanjut dia, adalah penegakan disiplin. Di mana, yang bersalah harus dihukum. "Para pimpinan terutama di lapangan harus mampu melakukan memberi teladan dan meningkatkan pengawasan. Bukan malah membiarkan atau malah memfasilitasi arogansi dan aksi main hakim sendiri," ucap dia.
Baca juga: Penyerangan Mapolres Jeneponto Akibat Anggota TNI Tak Terima Dikeroyok, Ini Kronologinya
Menurut dia, menghilangkan budaya kekerasan tidak relevan dengan fakta bahwa kekerasan fisik antarkelompok juga tetap sangat potensial terjadi di lingkungan yang dianggap jauh dari budaya kekerasan.
Akan tetapi, lanjut Fahmi, mental kompetisi dan potensi kekerasan antara dua kelompok kuat ini merupakan masih sangat mungkin dikelola dan dialihkan pada hal-hal yang lebih positif dan berorientasi pada prestasi.
Di sisi lain, sambung dia, Polri juga memiliki masalah sendiri. Sebagai lembaga yang bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, kata dia, lembaga ini masih belum cukup berhasil memperbaiki kepercayaan maupun citra dan reputasi yang memburuk di mata masyarakat setelah didera sejumlah masalah. "Para anggota TNI di lapangan, sebagai bagian dari masyarakat juga saya kira tidak terlepas dari hal ini.:
Baca juga: Mapolres Jeneponto Diserang, Kapolda Sulsel Minta Anggotanya Tetap Profesional
Karena itu penting untuk mengingatkan para anggota Polri agar berhati-hati, menjaga sikap dan perilaku dalam pergaulan di tengah masyarakat.
"Bagaimanapun, polisi ini meski kinerjanya baik dia masih bisa dibenci, terutama oleh para pelaku kejahatan dan pelanggar hukum. Apalagi jika kinerjanya buruk, masyarakat pasti tidak suka," tutupnya.
(Z-9)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
JAJARAN TNI-AL dan Polda Papua Barat harus menjalankan investigasi dengan transparan untuk mengusut penyebab utama bentrok TNI-Polri di Sorong.
Membangun soliditas dan sinergitas dengan seluruh komponen bangsa merupakan pilar penting dalam pembangunan Indonesia. Apalagi unsur TNI-Polri sebagai pertahanan dan keamanan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved