Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
JAJARAN TNI-AL dan Polda Papua Barat harus menjalankan investigasi dengan transparan untuk mengusut penyebab utama bentrok TNI-Polri di Sorong.
"Jangan menyederhanakan masalah menjadi sekadar kesalahpahaman dan diselesaikan dengan salaman. Harus diusut tuntas, " kata pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi di Jakarta, kemarin.
Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https://epaper.mediaindonesia.com/detail/a-8340
Melalui kegiatan buka puasa bersama ini diharapkan dapat semakin mempererat kebersamaan, kekeluargaan, serta memperkuat nilai-nilai persatuan di tengah masyarakat
Kota Sorong kembali menggelar Sorong Ramadhan Fair 2026 yang resmi dibuka pada Sabtu, (7/3) di Lapangan Apel Kantor Walikota Sorong.
Kota Sorong, Papua Barat Daya, diproyeksikan segera memiliki Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) untuk mendukung pengujian program kesehatan nasional.
Wakil Wali Kota menekankan, setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pemberian insentif transportasi kepada 806 kader Posyandu dari 111 Posyandu, ditujukan untuk mendorong penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di tingkat masyarakat.
Materi Latsar menjadi kompas dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Pemerintah Kota Sorong dan masyarakat.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pastikan pengusutan tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, atas perintah Presiden Prabowo.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi khusus terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus
Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/440/2/KEP/2026 tertanggal 27 Februari 2026.
ICW meminta KPK mengawasi 1.179 SPPG milik Polri karena dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketimpangan pengelolaan dana hingga Rp2,2 triliun per tahun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved