Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono meminta kadernya
yang berada di DPRD bisa mendorong rekomendasi calon penjabat
sementara (Pjs) bupati, wali kota hingga gubernur.
Dia mengatakan, hal ini merupakan bagian dari strategi agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Namun, orang yang direkomendasikan harus memiliki kredibilitas yang baik.
"Pjs ini kan dibutuhkan. Para kepala daerah yang menjabat rata-rata habis masa jabatannya tahun ini. Ada pula yang habis pada awal 2024," kata Ono di Bandung, Senin (17/4).
Menurutnya, visi misi program pemerintah selama lima tahun menjadi tanggung jawab kepala daerah yang menjabat. "Saya sudah meminta kader yang berada di DPRD agar bisa mendorong calon pjs, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan baik," tutur anggota Komisi IV DPR RI ini.
Disinggung mengenai persiapan pilkada serentak, Ono mengaku saat ini
pihaknya fokus memenangkan kursi sebanyak mungkin di legislatif. Agenda
lainnya adalah memenangkan calon presiden yang nanti akan diputuskan
oleh Ketua Umum PDI Perjuanhan Megawati Soekarnoputri.
Soal Pilgub Jabar, Ono memastikan bahwa partainya memiliki mekanisme
penjaringan, hingga nanti dipilih oleh Megawati. "Kami punya mekanisme,
tata cara proses penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah. Saat
ini belum ada pembicaraan soal kepala daerah. Kami fokus memenangkan
pilpres dan pileg," tandasnya.
Ono menambahkan, pihaknya sudah memulai mendorong siapapun yang memenuhi kelayakan sebagai calon yang bisa diusung dan mulai mengintegrasikan gerakan bersama untuk fokus memenangkan pilpres. "Bakal calon kepala daerah ini harus turut memenangkan pilpres dan pileg," tegasnya. (N-2)
Mereka memiliki komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.
Melalui aplikasi Sapawarga, masyarakat dapat mengetahui informasi terkini perihal mudik di Jabar hingga jalur mudik yang aman
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi beri pengecualian larangan motor bagi siswa di pelosok. Aturan resmi berlaku tahun ajaran 2026/2027 dengan syarat ketat. Cek rinciannya.
Apabila surat tersebut tidak ditanggapi dalam 21 hari kerja, maka pihaknya akan melanjutkan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan skema kompensasi bagi pengemudi angkutan lokal sebagai langkah untuk mengurangi potensi kemacetan selama arus mudik
Seorang ibu di Subang, Jawa Barat kini harus berhadapan dengan hukum setelah menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri yang masih berusia enam tahun.
Abdul Fickar Hadjar, menilai status mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai pejabat publik justru dapat menjadi faktor pemberat dalam kasus narkoba
Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor H. Addin Jauharudin mengungkapkan Posko Jaga Aspirasi Jaga Indonesia ini menjadi komitmen Ansor dalam mengawal aspirasi masyarakat untuk menjaga Indonesia.
DI tengah harga pangan yang mencekik, biaya kesehatan yang membuat keluarga rapuh semakin jatuh miskin, serta pasar kerja yang seret, publik dipaksa menelan ironi yang sama setiap hari.
Sebagai wakil rakyat, mereka semestinya menanggapi aspirasi masyarakat dengan bahasa dan sikap yang santun
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved