Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
KETUA DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono meminta kadernya
yang berada di DPRD bisa mendorong rekomendasi calon penjabat
sementara (Pjs) bupati, wali kota hingga gubernur.
Dia mengatakan, hal ini merupakan bagian dari strategi agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Namun, orang yang direkomendasikan harus memiliki kredibilitas yang baik.
"Pjs ini kan dibutuhkan. Para kepala daerah yang menjabat rata-rata habis masa jabatannya tahun ini. Ada pula yang habis pada awal 2024," kata Ono di Bandung, Senin (17/4).
Menurutnya, visi misi program pemerintah selama lima tahun menjadi tanggung jawab kepala daerah yang menjabat. "Saya sudah meminta kader yang berada di DPRD agar bisa mendorong calon pjs, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan baik," tutur anggota Komisi IV DPR RI ini.
Disinggung mengenai persiapan pilkada serentak, Ono mengaku saat ini
pihaknya fokus memenangkan kursi sebanyak mungkin di legislatif. Agenda
lainnya adalah memenangkan calon presiden yang nanti akan diputuskan
oleh Ketua Umum PDI Perjuanhan Megawati Soekarnoputri.
Soal Pilgub Jabar, Ono memastikan bahwa partainya memiliki mekanisme
penjaringan, hingga nanti dipilih oleh Megawati. "Kami punya mekanisme,
tata cara proses penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah. Saat
ini belum ada pembicaraan soal kepala daerah. Kami fokus memenangkan
pilpres dan pileg," tandasnya.
Ono menambahkan, pihaknya sudah memulai mendorong siapapun yang memenuhi kelayakan sebagai calon yang bisa diusung dan mulai mengintegrasikan gerakan bersama untuk fokus memenangkan pilpres. "Bakal calon kepala daerah ini harus turut memenangkan pilpres dan pileg," tegasnya. (N-2)
GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi rupanya gentar saat digugat oleh delapan organisasi sekolah swasta terkait jumlah siswa maksimal dalam rombongan belajar (rombel).
Sementara itu, bibit siklon tropis 93W di timur Filipina berpotensi persisten dengan arah gerak ke barat laut, membawa dampak di wilayah timur Indonesia.
DEWAN Pengurus Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Republik Indonesia (IKAL RI) Provinsi Jawa Barat menyoroti berakhirnya Munas V IKAL dalam kondisi deadlock.
Keempat, berupa rekomendasi untuk BPIP. Perlu penguatan literasi keagamaan lintas budaya untuk dijadikan agenda strategis nasional dengan BPIP sebagai leading sector.
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
BPBD Kota Bandung, Jawa Barat mendorong masyarakat siap siaga menghadapi potensi gempa khususnya dari pergerakan Sesar Lembang. Ada sejumlah titik aman untuk berlindung
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Setiap tahun, deretan pejabat publik terjerat kasus hukum. Sistem hukum dan birokrasi sering kali gagal membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan yang disengaja.
Kasus demi kasus menimpa para pejabat publik, dari tingkat pusat hingga daerah. Bahkan mereka yang dikenal berintegritas dan punya niat baik pun bisa terjerat perkara hukum.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved