Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PUPUK bersubsidi di Sumatra Selatan dipastikan dalam kondisi aman terkendali. Hal itu berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan secara langsung oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI), selama beberapa hari belakang.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, PT Pupuk Indonesia melalui anak perusahaannya PT Pupuk Sriwidjaja telah memastikan stok pupuk subsidi aman, bahkan melebih jumlah ketentuan dari pemerintah.
"Di tiga gudang di lini III ketersediaan pupuk mencapai 8.992 ton atau melebihi ketentuan minimum stok yang ditetapkan pemerintah sebesar 6.500 ton," ujar Yeka, kemarin.
Adapun masing-masing rincian yaitu pupuk Urea sejumlah, 1500 ton, 1.778 ton dan 1.965 ton. Sementara untuk NPK yaitu 1.244 ton, 768 ton dan 1.740 ton.
Yeka berharap, ketersedian stok pupuk yang baik di Kabupaten Banyuasin itu juga terjadi di seluruh kabupaten lain di Sumsel.
Menurutnya, dari hasil pengecekan di gudang lini I dan II, stok Urea untuk sudah mencapai 35 ribu ton. Jumlah itu, kata dia, belum termasuk pada jumlah pupuk kemasan karung yang jika ditotal bisa mencapai 10 ribu ton.
"Jadi tidak perlu khawatir soal ketersediaan pupuk ini, saya yakin stok ini bisa terpenuhi di kabupaten lain," jelasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Palembang, Tri Wahyudi Saleh menambahkan, hingga saat ini, seluruh stok pupuk subsidi di wilayah kerjanya telah mencapai 126 ribu ton.
Untuk gudang wilayah lini I dan II, pupuk subsidi jenis Urea tersedia sebanyak 42 ribu ton dengan rincian 36 ribu ton dalam bentuk curah, dan sisanya kemasan karung 50 kilogram.
Lebih lanjut, Tri menambahkan bahwa stok pupuk NPK di lini I tersedia 9.000 ton lebih, dan lini III memiliki stok 6.100 ton lebih.
"Kemudian untuk stok ketentuan hanya 2.900, sehingga kami memiliki stok mencapai 218 persen dan stok di wilayah kami telah melebihi ketentuan pemerintah. Dan juga stok siap untuk musim panen periode berikutnya," pungkasnya. (N-3)
Baca Juga: Pupuk Indonesia salurkan 1,42 juta ton pupuk bersubsidi hingga ...
Terdapat ratusan kebijakan daerah yang semestinya dievaluasi karena tidak sesuai dengan prinsip pelayanan publik yang baik.
Pemerintah turut diminta mendorong kebijakan LPG bersubsidi 3 kg satu harga secara nasional.
Pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang mengeluhkan penurunan penjualan antara 20%-50% sejak isu beras oplosan mencuat di publik.
Sebagian beras di gudang Perum Bulog sudah berumur lebih dari satu tahun.
Hasil pengamatan Ombudsman menunjukkan bahwa isu pengoplosan beras yang selama ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat sebenarnya tidak sepenuhnya tepat.
Ombudsman menemukan harga beras yang berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dijual di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat.
Pemerintah memperkenalkan mekanisme titik serah untuk menjamin distribusi pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran.
Permentan 15/2025 Permudah Petani Peroleh Pupuk Bersubsidi
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Kanit Tipidter Polres Samosir Martin Aritonang kembali menegaskan, Polres Samosir akan melakukan pengawasan barang negara termasuk barang subsidi dan pidana lainnya yang ditimbulkan.
Penggagalan aktivitas penjualan pupuk susbsidi secara ilegal, berawal adanya informasi masyarakat, yang mengatakan ada aktivitas penjualan dua jenis pupuk , yang berasal dari luar daerah.
Wamentan Sudaryono mengungkapkan bahwa ada beberapa pihak yang ingin Indonesia mengimpor beras di saat produksi beras yang saat ini sudah cukup tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved