Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
GUNA menekan jumlah sampah yang menumpuk di tempat pembuangan akhir (TPA), Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat kembali mengkaji ulang kebutuhan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
"Saat ini kita sedang koordinasi (soal PLTSa) dengan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dikomandoi oleh Bappelitbang. Melihat dari aspek yuridis, hukum, dan aspek lainnya sesuai dengan regulasi yang ada," Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi di Bandung, Kamis (9/3).
Perlu diketahui, Pemkot Bandung sempat berencana membangun PLTSa di kawasan Gedebage setelah bencana longsor di TPA Leuwigajah. Untuk itu, Pemkot Bandung telah bekerja sama dengan PT Bandung Raya Indah Lestari (BRIL). Namun, menurut Dudy, dari 2013 hingga sekarang tentu sudah banyak aturan yang berubah. Oleh karena itu, untuk memastikan hal tersebut, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenkomarves.
Baca juga: Warga Berikan Gelar Bapak Bandung pada Dada Rosada
"BRIL memang sedang melakukan penghitungan ulang. Kajian 2013 harus di-update contohnya contohnya dari sisi biaya. Kalau tenggat waktu nanti akan dibahas kembali," jelasnya.
Dudy menuturkan, strategi lain untuk penanganan sampah sambil menunggu keputusan BRIL di antaranya dengan mengoptimalkan program Kang Pisman. Saat ini pun, Pemkot Bandung masih menggunakan TPA Sarimukti karena Legok Nangka belum bisa digunakan.
Baca juga: Bandung Jadi Kota Pertama, TACO Forum Kembangkan Semangat dan Kemampuan Berkarya UMKM
"Kita jalankan dengan Kang Pisman. Sudah tersebar di 180 kawasan bebas sampah. Kalau dari sisi jumlah memang belum menyesuaikan, setidaknya mengurangi," lanjutnya.
Berbagai metode lain kata Dudy juga dilakukan, seperti kompos, magotisasi, biodigester, dan RDF. Tahun ini akan dibangun tiga tempat pengolahan sampah terpadu yang metodenya sama dengan di Cicukang Holis, tapi kapasitasnya lebih besar.
Di Holis misalnya bisa mengolah sampah sampai 10 ton per hari. Kalau tiga lokasi yang nanti dibangun bisa mencapai akumulasi 100 ton sampah per hari. "Bahkan, tahun depan akan dibangun di tiga lokasi lagi, yakni Pasir
Impun, Jelekong, dan Taman Sehati. Dengan upaya tersebut, bisa mengubah tempat penampungan sampah menjadi tempat pengolahan sampah. Sehingga setidaknya bisa mengurangi sampah yang dikirim ke TPA," terangnya.
Menurut Dudy, saat ini ada perusahaan tekstil di Bandung yang sedang bekerja sama dengan Pemkot Bandung untuk menyerap Refuse-derived fuel (RDF) ini. Meski sebenarnya kebutuhannya besar, produksinya saat ini
masih kecil. Dari 10 ton sampah yang diolah RDF, hanya menghasilkan 3-4 ton.
"Ini kita melakukan kerja sama dengan pabrik tersebut didampingi oleh BRIN. Karena kami ingin memastikan RDF yang dihasilkan oleh kita ini cocok untuk pabrik tekstil," bebernya. (Z-6)
Pantai Ungkea, yang merupakan salah satu kawasan wisata dan habitat alami di Morowali Utara, menjadi fokus utama pembersihan dari sampah plastik dan berbagai jenis sampah lainnya.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
LEMBAGA Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) menilai Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan bisa menjadi sebagai standar nasional dalam pengelolaan sampah perkotaan.
Pembersihan sampah kiriman ini tidak hanya dilakukan di Pulau Lancang, tetapi juga di pulau-pulau lainnya setiap harinya.
Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, menggelar pelatihan pengelolaan sampah
Pulau sampah yang sebelumnya menggunung di sebuah behas tambak di kampung itu sudah tidak terlihat lagi dan hanya menyisakan beberapa sisa sampah berserakan .
Pemerintah menyatakan akan membersihkan dan menata bangunan kumuh di sekitar TPA Sarimukti.
Program Adipura tidak lagi hanya menjadi simbol kota bersih, melainkan indikator strategis tata kelola persampahan modern, adil, dan berkelanjutan.
RDF Rorotan tetap menjadi salah satu strategi utama Pemprov DKI dalam mengatasi persoalan sampah, sembari menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi ke depan.
Asep mengatakan selama ini sampah dari kawasan PIK masih dibuang ke TPST Bantargebang. Di sisi lain, Asep menyinggung soal kondisi Bantargebang yang sudah penuh.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved