JELANG acara puncak peringatan Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Sidoarjo, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerbitkan Surat Edaran (SE) yang berisi sejumlah imbauan.
"Diimbau agar melaksanakan pekerjaan dari rumah (work from home/WFH) pada 7 Februari 2023 dengan tanpa mengurangi hak-hak karyawan termasuk hak atas upahnya kecuali bagi yang memberikan pelayanan publik atau pelayanan dasar," kata Sekertaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, di Surabaya, Jumat (3/2).
SE tersebut ditujukan kepada sejumlah Direktur BUMN/BUMD, pimpinan perusahaan, perbankan dan sekolah yang berada di wilayah Aglomerasi Surabaya (Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kab/Kota Pasuruan, Kab/Kota Mojokerto dan Kab/Kota Malang).
SE tersebut juga mengimbau supaya setiap perusahaan yang tetap mempekerjakan karyawannya secara WFO (work from office/bekerja dari kantor) pada Selasa (7/2) apabila ada keterlambatan imbas Satu Abad NU supaya tidak diberi sanksi dalam bentuk apapun.
Pemberlakukan WFH juga diterapkan kepada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim yang berada di kawasan Aglomerasi Surabaya namun dengan beberapa ketentuan. "Tidak diperkenankan menonaktifkan alat komunikasi, melakukan pekerjaan kantor dari rumah atau keleluasaan lokasi kerja, tidak diperkenankan meninggalkan kota tempat tinggal kecuali tugas kedinasan, tetap melaksanakan presensi online pada aplikasi e-PRESENSI," jelas surat edaran itu.
Kemudian, kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan baik SMA/SMK, SLB maupun MI, MTS dan MA dianjurkan untuk pembelajaran secara daring/online.
Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jatim dan RSUD yang berada di Aglomerasi Surabaya dapat mengatur mekanisme kerja sendiri dengan tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan kesehatan baik secara umum
maupun khusus. Namun untuk petugas teknis lapangan seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan perangkat daerah yang terlibat secara langsung pada rangkaian Harlah NU tetap melaksanakan tugas dengan WFO 100 persen.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo juga memberlakukan WFH kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khusus petugas teknis lapangan seperti Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan dinas teknis lainnya yang terlibat langsung pada rangkaian acara Satu Abad NU. (OL-15)
