Tim Gabungan Bongkar Tenda Pendemo di Depan Kantor Pemkab Cianjur

ELEMEN massa mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cianjur Menggugat beberapa hari terakhir mendirikan tenda di ruas Jalan Siti Jenab atau tepat di depan pintu gerbang masuk ke Kantor Pemkab Cianjur. Aksi yang dilakukan itu lantaran mereka ingin bertemu Bupati Cianjur untuk menyampaikan sejumlah aspirasi terkait penanganan pascagempa.

Pada Senin (30/1), mereka sudah beraudiensi dengan Bupati di Pendopo. Karena itu, pada Selasa (31/1), tim gabungan dari Satpol PP dibantu TNI dan Polri membongkar puluhan tenda tersebut. Proses pembongkaran berjalan kondusif.

Plt Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Arif Purnawan, menegaskan, langkah yang dilakukan tim gabungan bukan pembubaran. Namun lebih kepada menertibkan tenda yang terpasang di ruas Jalan Siti Jenab.

"Ini bukan pembubaran ya. Jadi ini kan mereka (massa) melakukan sebuah aksi dengan ada pesan yang ingin disampaikan kepada pimpinan kami. Dan ternyata pesan itu telah tersampaikan. Berarti clue-nya sudah tersampaikan," kata Arif di Cianjur, Selasa (31/1).

Arif menegaskan upaya penertiban dilakukan secara persuasif. Artinya, pemerintah pun sudah mengimbau agar massa membersihkan secara mandiri tenda-tenda yang mereka dirikan.

Baca juga: Dua Penjabat Pemkab Cianjur Mengundurkan Diri

"Bagi yang punya tenda bisa membersihkan sendiri. Kalau tidak ada yang punya ya kami bantu dirapikan. Jalan juga kan bisa kembali lancar. Message mereka juga sudah tersampaikan," tutur Arif yang juga menjabat sebagai Asisten Daerah I Setda Kabupaten Cianjur.

Arif berharap tidak ada lagi massa atau elemen masyarakat yang kembali mendirikan tenda. Selama ini, kata Arif, Pemkab selalu berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi berbagai hal berkaitan dengan keamanan dan ketertiban.

"Saat itu elemen massa memberitahukan akan mendirikan tenda sampai bertemu dengan Pak Bupati. Kan ketemunya juga sudah. Tendanya sudah kami rapikan dan dibawa ke rumah masing-masing," jelasnya.

Arif mengapresiasi penyampaian aspirasi dari masyarakat. Pada prinsipnya, tuntutan mereka menjadi hal yang jadi masukan bagi pemerintah daerah untuk penanganan pascagempa.

"Seperti ingin ada percepatan. Mereka ingin ada transparansi untuk saudara-sudara kita yang tertimpa musibah. Itu adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama, termasuk teman-teman. Selama bisa kita kolaborasikan, kenapa tidak? Mungkin nanti ada sebuah mekanisme baru, sistem yang baru, untuk kebaikan kita ke depan," pungkasnya. (BK/OL-16)