Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan gedung Markas Komando (Mako) Polda Papua baru, Minggu (8/1). Hal itu sebagai salah satu dorongan pembangunan infrastruktur di wilayah Timur Indonesia yang merupakan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kita harapkan sejalan dengan apa yang menjadi kebijakan Pak Presiden, bahwa tanah Papua harus maju seperti daerah lain di Indonesia," kata Listyo melalui keterangan tertulis, Senin (9/1).
Listyo mengatakan Papua adalah surga kecil yang jatuh ke Bumi. Maka itu, kata dia, Polri selalu mendorong pembangunan infrastruktur khususnya di bagian wilayah Indonesia timur untuk dipercepat.
Baca juga: Rampai Nusantara Apresiasi Kapolri Benahi Polri dan Jaga Keamanan
"Dan tentu saja nanti secara paralel dengan pembangunan sumber daya manusia yang juga ingin kita kerjakan," ungkap jenderal bintang empat itu.
Listyo meminta Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri untuk menyiapkan program-program yang baru. Terutama untuk meningkatkan aktivitas masyarakat yang bisa mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru untuk masyarakat Papua. Salah satu contoh suksesnya adalah tergelarnya Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua.
"Jadi itu bentuk komitmen bahwa Pemerintah terus berikan perhatian penuh ke masyarakat dan tanah Papua," ujar Listyo.
Polri diminta terus meningkatkan sinergitas dengan TNI dan seluruh elemen masyarakat. Sebab, pada 2023, pemerintah terus menyelenggarakan program prioritas dan Major Project di wilayah Papua.
Program prioritas itu di antaranya, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian. Sedangkan, Major Project ialah pengembangan bandara serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.
"Ini menjadi bagian upaya yang terus didorong Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sentris. Dan Indonesia sentris itu salah satunya bagaimana kemudian yang berkontribusi adalah wilayah Papua," ucap mantan Kapolda Banten itu.
Peresmian gedung Mako Polda Papua yang baru itu dihadiri Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Kemudian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Hal itu dinilai wujud sinergitas TNI-Polri yang makin hari semakin berjalan maksimal dan baik.
Listyo menginstruksikan kepada Kapolda Papua agar dapat mengimplementasikan sinergitas dan soliditas TNI-Polri kepada seluruh personel.
Menurutnya, dengan kokohnya sinergitas dan soliditas TNI-Polri masyarakat akan merasa nyaman dan aman. Serta, terjaganya stabilitas politik, terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan investasi.
"Semuanya dalam kondisi solid untuk mengawal dan menjaga apa yang menjadi program kebijakan pusat maupun daerah. Terus tingkatkan kualitas, soliditas dan sinergitas TNI-Polri menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan, menjaga keamanan dan juga membuat seluruh masyarakat aman dan nyaman," tutur Listyo. (OL-1)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menekankan bahwa reformasi Polri dan Kejaksaan Republik Indonesia tidak boleh berhenti pada aspek regulasi semata.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penurunan IHSG dipicu oleh penilaian MSCI terkait isu transparansi pasar saham Indonesia.
Menegaskan kembali posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah komando Presiden adalah keputusan yang tepat.
Kondisi tersebut menjelaskan mengapa kritik publik terhadap Polri kerap dirangkum dalam ungkapan 'tajam ke bawah, tumpul ke atas.'
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Salah satu poin fundamental dalam rekomendasi tersebut adalah penegasan kedudukan Polri sebagai alat negara yang berada langsung di bawah otoritas Presiden.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved