DBH Migas Blok Cepu untuk Perbaikan Jalan di Kabupaten Blora

DANA bagi hasil (DBH) migas dari Blok Cepu bagi Kabupaten Blora menjadi penopang perbaikan infrastruktur, karena ada ratusan kilometer jalan di daerah ujung timur Jawa Tengah ini alami kerusakan, bahkan terpaksa berhutang ke bank hingga Rp150 miliar untuk menutupi kebutuhan perbaikan itu.

Bertahun-tahun lamanya kondisi Kabupaten Blora hidup dalam kesulitan dengan ekonomi yang lamban. Ditambah dengan banyaknya jalan yang rusak dan beberapa wilayah di sebelah selatan (berbatasan dengan Ngawi) masih merupakan jalan tanah yang sulit ditembus, sehingga harga hasil bumi anjlok tetapi barang industri lebih mahal.

Berdasarkan data yang ada, pada 2021 kerusakan jalan di Kabupaten Blora mencapai 439,45 kilometer, tetapi menjadi persoalan anggaran dimiliki terbatas hingga perbaikan infrastruktur juga berjalan lambat tidak sebanding dengan kerusakan dan kondisi jalan yang ada.

Lambatnya perbaikan ini, menambah panjang jalan yang rusak, membuat Pemkab Blora harus memutar otak, maka berhutang ke bank menjadi opsi yang dapat ditempuh dan terkucurlah pinjaman dari Bank Jateng Rp150 miliar di tahun 2022 untuk perbaikan jalan.

Kondisi Kabupaten Blora dengan luas wilayah 1.820,59 kilometer persegi ini cukup ironi, karena daerah di ujung timur Jawa Tengah dan sebagian wilayah adalah hutan merupakan sumber migas yang cukup besar, namun karena bertahun-tahun lamanya dana bagi hasil (DBH) migas Blok Cepu sangat kecil.

"Bertahun-tahun kami membangun infrastruktur hanya mengandalkan APBD, karena DBH Migas Blok Cepu kecil," kata mantan Bupati Blora Joko Nugroho dalam kesempatan berbincang dengan Media Indonesia.

Di tengah kesulitan ini, DBH Migas Blok Cepu untuk Kabupaten Blora di tahun 2023 melonjak dari sebelumnya Rp7 miliar menjadi Rp160 miliar, menjadi angin segar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan, meskipun jumlah tersebut paling kecil dibandingkan daerah lain seperti Kabupaten Bojonegoro Rp2,2 triliun, Kabupaten Tuban Rp533 miliar, Kabupaten Madiun Rp183 miliar dan
Kabupaten Ngawi Rp180 miliar, Kabupaten Kabupaten Lamongan Rp177 miliar dan Kabupaten Jombang Rp175 miliar.

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan meskipun jumlah DBH Migas Blok Cepu paling kecil, namun patut disyukuri karena ini cukup membantu dalam percepatan pembangunan terutama perbaikan infrastruktur (jalan) yang rusak.

"Untuk mendapatkan DBH ini, cukup lama kami memperjuangkannya, ke depan tidak lagi harus berhutang untuk perbaikan jalan," imbuhnya.

Selain kerusakan jalan yang capai hampir 500 kilometer, ungkap Arief Rohman, memerlukan anggaran perbaikan segera,  hal itu masih ditambah adanya jalan baru untuk dapat menjangkau daerah lain seperti di wilayah selatan yang perlu segera dibuka untuk mengatasi keterisolasian wilayah.

Selama ini untuk memperbaiki jalan di Blora, lanjut Arief Rohman, selain mengandalkan APBD yang sangat kecil dengan anggaran pembangunan infrastruktur jalan berkisar Rp130 miliar, juga mengandalkan bantuan dari Pemrov Jateng dan pusat.

"Kami juga menerima bantuan dana dari Pemkab Bojonegoro Rp33 miliar untuk untuk perbaikan jalan dari Desa Medalem, Kecamatan Kradenan hingga Desa Klagen, Kecamatan Kedungtuban sepanjang 9 kilometer," ujar Arief Rohman.

Dana bagi hasil (DBH) Migas Blok Cepu yang bakal diterima Kabupaten Blora, ungkap Arief Rohman, selain dikonsentrasikan untuk perbaikan infrastruktur juga sebagai penunjang kebutuhan anggaran kesehatan. "Kami juga masih berharap DBH tersebut bertambah di tahun-tahun mendatang, karena sesuai perhitungan mendapat Rp400 miliar," harapnya. (OL-13)

Baca Juga: Jadwal Perjalanan Kereta Api YIA Ditambah Saat Libur Akhir Tahun