Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima jajaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah, khususnya melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, itu dihadiri sejumlah gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan beberapa kepala daerah lainnya.
Kepada awak media sebelum memasuki ruang pertemuan, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa dirinya belum memperoleh detail agenda yang akan dibahas, namun meyakini fokus utama diskusi akan berkisar pada isu-isu strategis mengenai transfer fiskal dan pembagian dana ke daerah.
“Sekarang saya belum tahu secara rinci, mereka (APPSI) ingin ketemu, ya saya temui. Tapi saya yakin pasti bahas soal TKD,” ujar Purbaya.
Selain TKD, Purbaya juga memperkirakan para kepala daerah akan menyampaikan aspirasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber penting pendapatan daerah.
“Mereka akan minta itu pasti,” ucapnya singkat.
Menkeu menegaskan, setiap kebijakan fiskal akan tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan nasional dan daerah agar tercipta keseimbangan yang adil serta tidak mengganggu stabilitas fiskal negara.
“Kalau mereka mau menyampaikan aspirasi atau keberatan, itu wajar. Kita lihat kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah, lalu kita atur sesuai kemampuan fiskal,” katanya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan alokasi anggaran publik berjalan efektif, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan di seluruh provinsi. (Ant/E-3)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kegaduhan akibat penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
KPK mengungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya atau KKP Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono menerima uang gratifikasi sebesar Rp800 juta, berikut fakta-faktanya
PT Pertamina Patra Niaga (PPN) meminta kemudahan regulasi pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendapatkan insentif pembebasan cukai etanol
MOODY'S Investors Service menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif, tetapi tetap mempertahankan peringkat kredit di level Baa2.
Apabila Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas, yang goyah tidak hanya neraca, melainkan layanan dasar yang menyentuh warga di kampung-kampung.
Kegiatan ini bertujuan merehabilitasi kawasan yang terdampak kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim.
DIREKTUR Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman menjelaskan terkait dana bagi hasil (DBH) sawit, bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023,
PERLU ada fleksibilitas dalam kontrak bagi hasil (KBH) minyak dan gas (migas) dengan penerapan skema new simplified gross split, untuk mengejar target produksi 1 juta barel per hari.
BEBERAPA hari ini, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur dihebohkan oleh kabar kalau kas daerah kosong. Akibatnya beberapa belanja dari DAU (dana alokasi umum) tidak bisa dibayarkan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved