Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima jajaran Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal antara pusat dan daerah, khususnya melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, itu dihadiri sejumlah gubernur, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan beberapa kepala daerah lainnya.
Kepada awak media sebelum memasuki ruang pertemuan, Menkeu Purbaya menyampaikan bahwa dirinya belum memperoleh detail agenda yang akan dibahas, namun meyakini fokus utama diskusi akan berkisar pada isu-isu strategis mengenai transfer fiskal dan pembagian dana ke daerah.
“Sekarang saya belum tahu secara rinci, mereka (APPSI) ingin ketemu, ya saya temui. Tapi saya yakin pasti bahas soal TKD,” ujar Purbaya.
Selain TKD, Purbaya juga memperkirakan para kepala daerah akan menyampaikan aspirasi terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi salah satu sumber penting pendapatan daerah.
“Mereka akan minta itu pasti,” ucapnya singkat.
Menkeu menegaskan, setiap kebijakan fiskal akan tetap disesuaikan dengan kondisi keuangan nasional dan daerah agar tercipta keseimbangan yang adil serta tidak mengganggu stabilitas fiskal negara.
“Kalau mereka mau menyampaikan aspirasi atau keberatan, itu wajar. Kita lihat kondisi keuangan pemerintah pusat dan daerah, lalu kita atur sesuai kemampuan fiskal,” katanya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan alokasi anggaran publik berjalan efektif, berkeadilan, dan mendukung keberlanjutan pembangunan di seluruh provinsi. (Ant/E-3)
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui wacana pelebaran defisit APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Reformasi desentralisasi di Indonesia dari model simetris ke asimetris, menyesuaikan kewenangan dan formula fiskal dengan kapasitas masing-masing daerah agar lebih efektif dan adil.
Apabila Transfer ke Daerah (TKD) 2026 dipangkas, yang goyah tidak hanya neraca, melainkan layanan dasar yang menyentuh warga di kampung-kampung.
Kegiatan ini bertujuan merehabilitasi kawasan yang terdampak kerusakan lingkungan sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim.
DIREKTUR Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Luky Alfirman menjelaskan terkait dana bagi hasil (DBH) sawit, bahwa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023,
PERLU ada fleksibilitas dalam kontrak bagi hasil (KBH) minyak dan gas (migas) dengan penerapan skema new simplified gross split, untuk mengejar target produksi 1 juta barel per hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved