Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan masyarakat Indonesia harus dibekali pengetahuan tentang penyelamatan diri saat menghadapi bencana. Pasalnya Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana.
"Pengetahuan tentang penyelamatan diri kebencanaan penting sekali dimiliki masyarakat. Dan harus terus diajarkan secara masif sampai ke pelosok desa," kata LaNyalla di sela kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil) ke Surabaya, Jawa Timur, Kamis (24/11).
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, meski telah berulang kali mengalami bencana gempa, faktanya masyarakat belum memahami langkah penyelamatan diri.
Baca juga: Pemkot Bandung segera Kaji Sesar Lembang Pascagempa Cianjur
"Mitigasi bencana gempa menjadi tugas penting BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dan harus diikuti, sebab faktanya korban rata-rata tertimpa reruntuhan bangunan yang terkena gempa. Imbasnya fatal," ujar LaNyalla.
Untuk itu, Ketua DPD menyarankan agar rutin dilakukan simulasi penyelamatan kebencanaan untuk menekan potensi jatuhnya korban.
"Ingatan masyarakat harus terus menerus dirawat tentang tanggap bencana ini. Langkah-langkah penyelamatan harus terus disimulasikan, khususnya di daerah rawan bencana," katanya. (RO/OL-16)
Perilaku La Nyalla diduga melanggar Pasal 15 Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPD RI.
PAKAR hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengkritik langkah Ketua DPD RI La Nyalla Mataliti. Feri menilai La nyala ingin mengesahkan Tata Tertib (Tatib)
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti buka puasa bersama dengan Senator baru yang terpilih pada Pemilu, Kamis (14/2) lalu.
DEWAN Perwakilan Daerah (DPD) RI akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu untuk mengungkap banyaknya dugaan pelanggaran dan kecurangan Pemilu 2024.
Jika kesepakatan WTO membuat nelayan Indonesia, terutama yang kecil menderita, berarti pemerintah menabrak amanat konstitusi.
Menurut LaNyalla, praktik ketatanegaraan Indonesia sejak era Reformasi telah meninggalkan Pancasila sebagai dasar sistem bernegara.
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyoroti masih minimnya anggaran mitigasi bencana di Indonesia, di tengah meningkatnya ancaman bencana alam dan kerentanan wilayah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved