KETUA Dewan Adat Distrik Skamto Kabupaten Keerom, Didimus Werare, menyatakan keheranannya terkait banyak keluhan masyarakat soal dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Dirinya membandingkan Papua dan Provinsi Aceh yang sama-sama mendapatkan dana otsus.
"Aceh dapat, Papua dapat. Di Aceh jalan baik, kenapa di Papua tidak bisa jalan baik? Kami melihat pembangunan-pembangunan yang ada di sini tidak berjalan baik. Ini akibat dari penyalahgunaan anggaran," ungkap Didimus di Arso.
Menurut Didimus, masyarakat Papua hingga akar rumput akan merasakan manfaat dana otsus jika para pejabat dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten-kabupaten mengelolanya dengan hati bersih. Namun, ia merasakan sebagaimana juga dikeluhkan para pemuka masyarakat di daerahnya di Kabupaten Keerom, hal itu sangat jauh dari harapan.
"Sebenarnya dengan dana otsus kita harus memberdayakan masyarakat Papua, rumahnya baik, layak huni, fasilitas kesehatan lengkap, tetapi ini tidak ada. Soal anak sekolah saja, baik dia orang masih bisa usaha, dia bisa sekolahkan dia punya anak, tetapi orang yang tidak bisa usaha, anak mungkin hanya batas SMA, mau lanjut kuliah sudah tidak bisa," kata Didimus.
Karena itu, Didimus Werare mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah datang ke Papua untuk memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe yang sedang berstatus tersangka kasus korupsi. Didimus berharap, lembaga antirasuah itu tidak hanya memeriksa Lukas terkait dugaan gratifikasi Rp1 miliar, tetapi menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk melakukan audit secara menyeluruh penggunaan dana Otsus Papua, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, hingga ke distrik-distrik.
"Semua harapan kami masyarakat adat ada pada KPK dan masyarakat adat tetap mendukung KPK untuk menelusuri semua dana yang ada ke mana, mungkin ada dalam parit, dalam kantong pejabat, tidak tahu apa lagi," harap Didimus. Ia menilai kedatangan lembaga antirasuah itu seakan tengah menyalakan cahaya untuk menguak tabir kegelapan yang selama ini menutupi praktik-praktik kotor para pencuri uang rakyat Papua.
Didimus juga berharap hasil sementara pemeriksaan KPK terhadap orang nomor satu di Papua itu dapat dibuka ke publik supaya masyarakat Papua tidak menaruh curiga kepada KPK. "Tidak tahu selanjutnya itu Ketua KPK dan Pak Gubernur atur bagaimana itu. Kami orang adat juga belum dengar. Belum tahu tujuan dari itu, tetapi dengan harapan besar, saya sendiri lihat mungkin mereka dua sudah baku pesan," kata Didimus. (RO/OL-14)
