Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERATAAN infrastruktur yang berhasil diwujudkan oleh Presiden Joko Widodo disebut memiliki manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat. Berbagai sektor mengalami kemajuan berkat pembangunan infrastruktur yang digagas oleh Jokowi.
Kesuksesan Jokowi merealisasikan pemerataan pembangunan mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Rektor Universitas Khairun (Unkhair) Dr Ridha Ajam.
Sebagi akademisi, Ridha mengatakan bahwa kemajuan infrastruktur di wilayahnya mendorong sektor pendidikan semakin meningkat. Hal itu berdampak pada berkembangnya SDM masyarakat.
“Infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat mendorong berkembangnya kompetensi atau SDM masyarakat di daerah. Manfaatnya sangat banyak,” ujar Ridha.
Menurut Ridha, pemerintahan Jokowi memang sangat getol membangun seluruh wilayah tanpa terkecuali. Sehingga pemerataan dapat diwujudkan.
Terlebih Ridha melihat bahwa kebijakan Jokowi mendorong pemerataan dengan membangun wilayah yang minim tersentuh pembangunan sudah sangat tepat. Kawasan-kawasan di Indonesia Timur saat ini menjadi salah satu contoh bagaimana Jokowi sukses mewujudkan pemerataan.
“Saya melihat sekarang pembangunan supaya ada pemerataan ke depan. Maka oleh pemerintah pusat Pak Jokowi difokuskan kepada daedah-daerah yang mengalami keterlambatan pembangunan. Dalam hal ini wilayah timur,” pungkasnya. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Makhruzi mengatakan pihaknya berencana memperkuat fungsi sosial PLBN tidak hanya sebagai pintu perlintasan, tetapi juga pusat layanan masyarakat.
Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, setelah terjatuh akibat jalan berlubang, Senin pagi.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Rapat konsolidasi membahas klaster infrastruktur, mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai hingga sumur bor.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved