Tokoh Keerom: Pemeriksaan Lukas oleh KPK untuk Bersihkan Diri

SEJUMLAH tokoh masyarakat Papua terus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe terkait dugaan menerima gratifikasi Rp1 miliar. KPK pun terus bergerilya mencari bukti kuat untuk kasus dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan orang nomor satu di Papua itu.

Terkait hal itu, tokoh masyarakat Kabupaten Keerom, Alimuddin Kaway, menyatakan dukungannya kepada KPK sembari meminta agar pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK dimanfaatkan oleh Lukas untuk 'membersihkan' diri dari tuduhan lembaga antirasuah itu. "Mudah-mudahan dengan diperiksanya (Lukas) ini, beliau bisa membersihkan dirinya. Kami sangat mendukung KPK dan kami siap pemimpin kami diperiksa untuk mencari kebenaran," ungkap Alimuddin di Arso, Kabupaten Keerom.

Alimuddin memasrahkan semua proses hukum terhadap Lukas Enembe selaku sosok pemimpin Papua yang sangat dihormatinya itu ke tangan KPK. Ia percaya di negara hukum ini, semua orang tanpa pandang bulu harus patuh pada hukum. Dirinya yakin KPK pasti akan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku dan siapapun orangnya yang melanggar hukum akan berhadapan dengan hukum.

"Jadi dengan kasus yang ada memang kami juga kaget. Masak sih seorang bapak pemimpin kami seperti itu? Namun karena dari KPK sudah menyatakan seperti itu, kami pun ikut. Artinya (kami) bukan menahan beliau jangan diperiksa, tetapi silakan diperiksa. Kalau memang bersalah, proses hukum berjalan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang," tutur Alimuddin dalam keterangan tertulis, Senin (14/11).

Di sisi lain, Alimuddin mengungkapkan tentang belum meratanya pendistribusian dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah-wilayah Papua. Masih banyak warga yang tinggal di pelosok-pelosok mengeluhkan tidak merasakan manfaatnya. Ia meminta permasalahan ini juga menjadi perhatian KPK untuk ikut mendalaminya, sehingga bisa menemukan kendalanya serta mencari solusinya demi kesejahteraan masyarakat Papua.

"Jadi kalau bicara anggaran Otsus, memang masyarakat ini juga ada yang bertanya-tanya, 'Apa benar Otsus turun?' Kami pun tidak merasakan, ada juga yang merasakan. Jadi kalau Otsus turun, pasti turun. Cuma itu tadi, kadang-kadang kita yang ada di pelosok itu dapat ampasnya. Kira-kira keganjalan itu di mana. Kami benar-benar ingin masyarakat kita yang ada di pelosok itu merasakan, sama seperti kita yang ada di kota, seperti itu," pinta Alimuddin.

Karena itu, Alimuddin meminta kepada para pejabat daerah, khususnya di Kabupaten Keerom untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Semangat pelayanan itu ditingkatkan sehingga kami masyarakat juga merasa bahwa ada kepedulian dari pemimpin kami di kabupaten, terutama Bupati dan DPR Keerom," imbau Alimuddin. (OL-14)