Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH petani kakao di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk menelisik potensi penyelewengan tata kelola pupuk bersubsidi. Hal itu dianggap penting di tengah fenomena langkanya pupuk subsidi yang dapat mengancam produksi pangan petani.
“Hanya beberapa yang dapat (pupuk subsidi), terus ada salah sasaran juga, yang seharusnya bisa dapat malah tidak dapat,” kata Ketua Komunitas Petani Kakao Luwu Timur, Ahmad Rizal, Rabu (2/11), saat unjuk aspirasi di Kecamatan Wotu.
Pihaknya khawatir kelangkaan tersebut nantinya membuat kualitas produksi menurun sehingga harga jual jadi jeblok. Sementara, lanjutnya, membeli pupuk nonsubsidi dirasa memberatkan petani mengingat harganya sangat mahal.
"Urea subsidi kisaran Rp 120.000-135.000 satu zak (50 kg) sudah dengan ongkos bongkar, nonsubsidi mencapai kisaran Rp350.000. NPK Phonska subsidi kisaran Rp 160.000 – 170.000 nonsubsidi Rp350.000 sampai sekitar Rp450.000," ungkapnya.
Dia menyatakan, mahalnya harga pupuk nonsubsidi tak sebanding dengan pendapatan petani. Terlebih saat ini harga-harga kebutuhan pokok dan biaya produksi selain pupuk juga semakin mahal. Namun, banyak petani yang terpaksa membeli dengan mengupayakan segala cara. “Kebanyakan ngutang, cari pinjaman ke mana saja daripada dibiarkan malah tidak jadi apa-apa,” tuturnya.
Sementara, perwakilan petani Syamsuding menyampaikan, petani nyaris tak punya pilihan dengan situasi yang ada. Dia sendiri lebih memilih menggunakan pupuk seadanya karena tak punya kemampuan membeli pupuk nonsubsidi sesuai jumlah yang dibutuhkan.
Dia pun bersikap pasrah jika kelak hasil produksi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan serta dihargai murah. "Mudah-mudahan masih ada harapan bisa diperbaiki, makanya kami mohon ke Pak Firli ini diusut karena saya dengar ada banyak permainan,” jelasnya.
Syarif dan petani lainnya percaya terhadap Firli lantaran reputasinya dalam menangkap koruptor. Purnawirawan polisi bintang tiga itu dinilai berani serta tidak pandang bulu menjerat mafia yang merugikan masyarakat. "Kami dukung beliau berantas korupsi, berantas mafia pupuk,” ujarnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga bertekad mendukung Firli untuk menjadi presiden 2024 bila terus konsisten membela kepentingan dan aspirasi petani. "Yang dilakukan beliau mewakili keresahan rakyat di bawah,” pungkasnya. (OL-13)
Langkah strategis ini menandai evolusi perusahaan dalam menghadirkan standar global kepatuhan, keamanan, dan tata kelola.
Dorongan agar dunia usaha menempatkan integritas sebagai prinsip utama dalam menjalankan operasional bisnis kembali ditegaskan melalui ajang Corporate Governance Perception Index 2025.
15 TPS3R di Karawang melayani lebih dari 6.900 rumah tangga dan menciptakan lapangan kerja baru.
PERHIMPUNAN Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Plaza Asia mencatat prestasi signifikan dengan berhasil menyelamatkan dana sebesar Rp8,45 miliar selama masa bakti 2022-2025.
Selain itu, Dharma Jaya juga akan mengembangan olahan daging sehingga pilihan konsumsi protein hewani dapat lebih bervariasi.
Local Government Index diharapkan dapat melengkapi instrumen evaluasi yang sudah dijalankan oleh Kemendagri seperti EPPD.
KEPOLISIAN Daerah Sulawesi Selatan berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang diduga telah mencuri sekitar 100 unit sepeda motor.
PESAWAT ATR yang hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, dipastikan merupakan pesawat patroli maritim yang disewa oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Pesawat ATR 400 Hilang Kontak di Maros, Kemenhub Buka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin
TIM SAR gabungan dari TNI dan Basarnas kini memusatkan pencarian di kawasan pegunungan kars, Kecamatan Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.
SEBUAH pesawat ATR 400 milik Indonesia Air Transport dengan 11 orang di dalamnya hilang kontak di wilayah Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1).
PEMERINTAH Provinsi Sulawesi Selatan hingga kini belum dapat mengumumkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved