Kejari Cianjur Ikut Awasi Pengelolaan Dana Desa

NILAI pengelolaan keuangan desa saat ini relatif cukup besar. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berbagai pihak berkompeten pun turut serta mengawasi pengelolaannya.

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Cianjur, Reza Ferdian mengatakan perlu dilakukan berbagai upaya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. Termasuk upaya-upaya pencegahan agar tidak terjadi penyelewengan ataupun dugaan tindak pidana korupsi.

"Kita juga membantu Inspektorat terhadap LHP (laporan hasil pemeriksaan) yang jadi temuan untuk dana desa," kata Reza kepada wartawan ditemui di sela kegiatan sosialisasi pengawasan desa dan tindak lanjut hasil pemeriksaan desa di salah satu hotel di kawasan Cipanas, Selasa (25/10).

Reza mengaku bentuk bantuan terhadap LHP yang jadi temuan dilakukan dengan monitoring langsung ke setiap desa. Monitoringnya dilakukan bersama tim dari Inspektorat. "Itu menjadi bagian dari upaya pencegahan," tegas Reza.

Sepengetahuannya, sebut Reza, selama tahun ini Kejari Cianjur sedang mendalami dugaan penyelewengan dana desa di satu desa. Pendalamannya masih tahap penyelidikan. "Selama tahun ini ada satu (desa) yang sedang dalam tahap penyelidikan," ujarnya.

Reza menambahkan selain membantu pengawasan dan pencegahan, Kejari Cianjur juga dilibatkan menagih tunggakan pajak bumi dan bangunan (PBB) di setiap desa. Selama tahun ini atau kurun Januari-Oktober, Kejari Cianjur sudah berhasil menagih tunggakan PBB sebesar lebih kurang Rp1,3 miliar.

"Jadi, selain monitoring bersama Inspektorat, kita juga membantu menagihkan PBB bagi wajib pajak yang menunggak," tegasnya.

Secara umum, sebut Reza, pembayaran PPB dari setiap desa sudah cukup signifikan. Kondisi tersebut tak terlepas masifnya pihak Kejari Cianjur menagihkan tunggakan PBB.

"Alhamdulillah, dengan kami turun ke desa, pembayaran PBB sekarang cukup meningkat. Kesadaran masyarakat membayar pajak sudah semakin baik," pungkasnya. (OL-15)