Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
KOMUNITAS Masyarakat Adat Majene, Sulawesi Barat tiba di Jayapura, Papua Sabtu (22/10) untuk mengikuti Kongres Masyarakat Adat Nusa Negara Keenam (KMAN VI), yang akan berlangsung 24-30 Oktober 2022 di Kota dan Kabupaten Jayapura.
Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Majene Aco Bahri Mallilingan mengatakan, pihaknya jauh-jauh datang dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat ke Papua, untuk mengikuti KMAN VI dengan tujuan memperkuat Komunitas Masyarakat Adat Majene.
"Kami datang mengikuti KMAN VI ini agar kami bisa berkolaborasi bersama masyarakat adat se- Nusantara, untuk terus mengawal usulan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang Perlindungan Komunitas Masyarakat Adat Majene," katanya.
Baca juga : Pembukaan KMAN VI di Tanah Tabi akan Diisi Pawai Budaya dan Ritual Penyerahan Tanah
Pria yang akrab disapa Aco itu menjelaskan, saat ini komunitas masyarakat adat Majene sedang mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), guna melindungi kmunitas masyarakat adat Majene. Sehingga mereka sangat mengharapkan dukungan dari semua masyarakat adat se- Nusantara agar bersama-sama mengawal Raperda ini hingga terwujud.
Selain itu, Aco menambahkan, masyarakat adat adalah komunitas yang sudah ada sebelum Negara ada, sehingga keberadaan mereka harus di akui dan dilindungi oleh Undang-Undang di Negara ini. (RO/OL-7)
KETUA dan anggota Panitia Kerja Undang-Undang Kehutanan diminta untuk lebih terbuka dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).
Aksi unjuk rasa berlangsung di kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Jumat (15/8).
Acara bersejarah ini bukan sekadar perayaan budaya, melainkan sebuah pernyataan politis dan kultural yang akan menegaskan kembali relevansi hukum adat.
SEBANYAK 400 ribu hektare telah ditetapkan sebagai Hutan Adat oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Hal itu dilakukan sebagai upaya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.
"Pengakuan adalah pondasi penting dari upaya perlindungan dan pemajuan hak Masyarakat Adat,"
Koordinator aksi Arifin sangaji dalam orasinya, menyebut aktivitas perusahaan tersebut telah menimbulkan dampak lingkungan, merampas tanah adat, dan memicu kriminalisasi terhadap warga.
ANGGOTA Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti masih maraknya tambang ilegal di Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Barat.
TNI mengerahkan sejumlah Helikopter Caracal untuk menjemput mereka beserta orang tuanya yang tinggal di pelosok, pedalaman hutan dan pegunungan yang sulit dijangkau.
Dengan meningkatnya kapasitas penyaluran kredit yang terjamin, peluang ekonomi masyarakat Papua pun terbuka lebih luas.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga mengimplementasikan pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, Cek Kesehatan Gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa.
KETUA Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gempur Papua, Panji Agung Mangkunegoro menuding aparat kepolisian melakukan penganiayaan terhadap dirinya saat aksi di Bandara Sentani, Papua
Para peserta merupakan mahasiswa baru yang diterima melalui jalur kerja sama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, Papua Selatan dan UNJ.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved