Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
RAKYAT Papua Bersatu yang terdiri dari berbagai elemen di Papua melakukan Deklarasi Bersama untuk menolak pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua. Mereka tidak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Tanah Papua karena setiap suku di Papua memiliki kepala sukunya masing - masing dan pengangkatannya juga tidak sesuai dengan mekanisme yang ada.
Hal tersebut diungkapkan Rakyat Papua Bersatu di Pendopo Theis di Sentani Kabupaten Jayapura, kemarin. Juru bicara Rakyat Papua Bersatu, Ali Kabiay mengatakan, seluruh elemen di Papua tidak menganggap sah pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar di tanah Papua.
"Selain itu, Rakyat Papua Bersatu meminta dengan tegas kepada KPK, Polri dan Kejaksaan Agung serta Kejati Papua agar segera melakukan pendekatan hukum kepada gubernur Papua Lukas Enembe," ujar Ali Kabiay dalam pernyataannya, Sabtu (15/10/2022).
Ali mengatakan ada 10 pernyataan sikap Rakyat Papua Bersatu, yakni:
1. Kami rakyat Papua mendukung negara melalui KPK untuk mengungkap semua kasus korupsi di provinsi Papua meliputi kabupaten/Kota tanpa tebang pilih;
2. Kami rakyat Papua menuntut serta mendesak KPK untuk menjalankan prosedur pemanggilan/ penangkapan paksa terhadap tersangka Gubernur Papua (LE);
3. Kami rakyat Papua menolak dengan tegas pengukuhan kepala suku besar bangsa Papua, karena bagi kami LE adalah gubernur Papua bukan kepala suku besar bangsa Papua. Papua bukan pulau kosong yang dihuni oleh kelompok adat tertentu. Papua terbagi dalam 7 wilayah adat dan dihuni oleh kurang lebih 250 suku yang tersebar di seluruh wilayah adat masing-masing;
4. Kami rakyat Papua membantah dengan tegas pernyataan penasihat hukum LE di Jakarta dimana yang bersangkutan menyebut masyarakat adat Papua meminta KPK untuk memeriksa LE di lapangan terbuka sesuai dengan adat Papua. Bagi kami rakyat Papua ini adalah pembohongan publik, karena hal tersebut bukanlah adat dan budaya kami;
5. Kami rakyat Papua menganggap pelantikan/pengukuhan LE sebagai kepala suku besar bangsa Papua di rumahnya adalah skenario, untuk berlindung dari kasus korupsi atas nama adat dan rakyat Papua sebagai tameng;
6. Kami rakyat Papua mendesak dan menuntut Menteri Dalam Negeri untuk segera menonaktifkan gubernur Papua dan mengganti dengan pejabat sementara, guna proses pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan. Mengingat provinsi Papua pada saat ini tidak ada wakil gubernur;
7. Kami rakyat Papua mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik dan menetapkan tiga karateker dan perangkatnya di daerah otonomi baru;
8. Kami rakyat Papua meminta KPK untuk mengawasi dengan ketat aliran dana infrastruktur untuk pembangunan di tiga daerah otonomi baru;
9. Kami mendesak Kapolri dan panglima TNI untuk segera membentuk Polda dan Kodam Baru di tiga daerah otonomi baru;
10. Isi pernyataan dan dukungan kami kepada negara harus segera dilaksanakan demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai sila ke 5 dalam Pancasila. (Ant/OL-13)
Baca Juga: Tokoh Adat Gugat Legalitas Dewan Adat yang Kukuhkan LE jadi Kepala Suku Besar Papua
STATUS baru Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai kepala suku besar orang Papua terus menuai kontroversi. Pihak-pihak yang telah mengukuhkannya dipertanyakan legalitasnya.
ANGGOTA DPR Provinsi Papua Boy Markus Dawir mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera melantik anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) terpilih periode 2023-2028.
Terkait masih adanya pihak yang memprotes keterpilihan anggota MRP yang ada, lanjut Boy, tidak bisa menjadi alasan untuk menunda pelantikan.
Karena kekosongan MRP yang terlalu lama menyebabkan agenda-agenda penting mengenai kepentingan orang asli Papua sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus tidak bisa efektif dilakukan.
Dia mendesak hal ini karena sudah terlalu lama terjadi kekosongan Anggota MRP, padahal keberadaan lembaga ini sangat strategis. Apalagi dalam rangka Pemilihan Umum 2024.
Malaria akan sangat berbahaya bagi anak-anak. Pasalnya, imunitas anak-anak belum cukup kuat sehingga terkena malaria akan membahayakan nyawa.
senjata tradisional papua yang biasa digunakan dalam peperangan maupun sebagai alat rumah tangga yang memiliki fungsi ganda
makanan khas Papua yang terbuat dari bahan-bahan asli Papua, juga terdapat makanan ekstrem yang tidak lazim ditemukan di daerah lain
Aksi fashion show Papua Youth Creative Hub di Hari Anak Nasional buat Jokowi kagum
Eston berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan Sarjana (S1) dan Progran Magister (S2) pada Program Studi (prodi) Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI
NASIB Tanah Papua tidak seindah kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ironis memang, sumber daya alam begitu melimpah, tetapi kesejahteraan masyarakat Papua nyaris stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved