Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
STATUS baru Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai kepala suku besar orang Papua terus menuai kontroversi. Pihak-pihak yang telah mengukuhkan Lukas Enembe menjadi Kepala suku besar dipertanyakan legalitasnya. Dominikus Sorabut yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Dewan Adat Papua (DAP) yang melantik Lukas ternyata adalah Ketua DAP versi Papua merdeka.
Pernyataan itu dilontarkan oleh seorang Ketua Suku Besar Wikaya, Herman Yoku yang saat ini adalah juga Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP).
“Dewan adat ini adalah organisasi yang saya bentuk, saya pernah menjadi ketua dewan adat, jadi, DAP itu rumah saya. Saya baru kaget bahwa ada dewan adat pergi lantik seorang kepala suku di wilayah adat orang lain. Bagi saya tidak masuk akal. Saya mau tanya, Dominikus Sorabut, kau sebagai apa? Kepala suku kan bukan,” tegas Herman di Sentani, Kabupaten Jayapura, kemarin.
Menurut mantan Ketua Dewan Adat Keerom ini, Dominikus Sorabut adalah Ketua DAP versi KLB Papua merdeka, KLB yang diinisiasi kelompok Forkorus Yaboisembut tahun 2011. Herman hanya mengakui DAP di bawah kepemimpinan Yan Piet Yarangga, yang kembali terpilih berdasarkan hasil Konfrensi Besar Masyarakat Adat Papua (KBMAP) ke-4 di Kabupaten Kaimana tahun 2021 yang lalu.
"Saya yang menurunkan Forkorus lantaran tidak sejalan dengan misi Dewan Adat. Karena tugas Dewan adat adalah melindungi seluruh masyarakat adat, melestarikan budaya, dan mengangkat kembali nilai-nilai para budayawan dan para seniman,” kata Herman.
Karena itu, bagi Herman, pengukuhan Lukas Enembe oleh Dominikus Sorabut perlu diluruskan, yaitu Lukas sebagai Kepala suku besar di wilayah pegunungan.
Baca Juga: Ketua Dewan Adat Suku: Lukas Enembe Tidak Diakui Kepala Suku ...
"Bagi saya bapa Lukas adalah kepala suku di kampungnya. Kepala suku di Puncak Jaya atau di Tolikara, atau di Nduga. Tetapi setahu saya, kepala suku Jaya Wijaya hanya satu, yaitu Silo Karno Doga, anak dari Obahorok. Hari ini yang menjadi kepala suku besar di Jaya Wijaya adalah anaknya Silo Doga, atau cucunya Obahorok," kata Kepala Suku Besar Wikaya Awiy Souyo, suku besar yang mendiami wilayah perbatasan RI-PNG di Keerom ini.
Pengukuhan seorang kepala suku tambah Herman, selalu dilakukan di wilayah adatnya sendiri, bukan di wilayah adat orang lain. Orang yang melakukan ritual pengukuhan pun juga bukan orang lain, tetapi harus memiliki garis keturunan secara langsung dengan orang yang dilantik tersebut.
“Supaya disaksikan cacing di dalam tanah, kalajengking di atas tanah, manusia yang di atas tanah, kemudian alam menyaksikan, dan yang lebih berkuasa adalah Tuhan yang menyaksikan. Seperti saya, saya dikukuhkan oleh saya punya moyang. Tidak boleh oleh orang lain, karena harus dari keturunannya,” tutur Herman.
Terkait dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Lukas Enembe, Herman meminta agar KPK bertindak lebih serius. Bila perlu, Presiden Jokowi yang bertindak supaya hukum benar-benar ditegakkan di seluruh wilayah Papua. "Negara tidak boleh kalah dari koruptor. Kalau negara kalah, koruptor akan menggilas kita semua,” tutup Herman. (OL-13)
Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?
Untuk tahun ini siswa penerima Program ADEM berasal dari berbagai daerah di enam provinsi di Papua.
Kedatangan mereka ke Jatim patut mendapat apresiasi dan rasa bangga atas prestasi para pelajar asal Papua penerima Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM)
Dalam kejuaraan atletik yang mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah ini, PAC berhasil mengoleksi 6 medali, terdiri dari 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu.
Mensesneg, Prasetyo Hadi, menampik anggapan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua
Wacana Presiden Prabowo Subianto akan memberi tugas khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua perlu dipertimbangkan secara matang.
KEPALA Suku Mek dari Yahukimo, Provinsi Papua, Yehuda Wespa lega Gubernur Papua Lukas Enembe bersedia menerima KPK bersama tim dokter independen untuk memeriksa dugaan korupsi.
MENJELANG Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang diadakan 24 - 30 Oktober di wilayah adat Tabi Jayapura Papua, faktor keamanan menjadi salah satu perhatian semua elemen di Papua.
PENGUKUHAN Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai kepala suku besar Papua oleh Dewan Adat Papua (DAP) pimpinan Dominikus Sorabut, terus menuai penolakan.
RAKYAT Papua Bersatu yang terdiri dari berbagai elemen di Papua melakukan Deklarasi Bersama untuk menolak pengangkatan Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar Papua.
KETUA Dewan Adat Suku Yewena Yosu Johanes Jonas Mentanaway mengatakan pihaknya tidak mengakui Lukas Enembe sebagai Kepala Suku Besar ditanah Papua
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved