Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat jumlah Daftar Pemilihan Berkelanjutan (DBP) di wilayahnya berkurang drastis sebanyak 458.831 pemilih. Jika sebelumnya mencapai 5.855.515 pemilih, per September 2022 menjadi 5.396.684 pemilih.
Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan, adanya penyusutan pemilih di Sumsel itu, setelah dilakukan pembersihan data pemilih oleh KPU di tingkat Kabupaten dan Kota di Sumsel.
"Kita melakukan pembersihan secara detil dalam rangka pemuktahiran data pemilih, oleh KPU kabupaten/kota sudah membersihkan ratusan ribu pemilih ganda, anomali NIK dan NKK ganda kita keluarkan dari data pemilih," kata Amrah.
Ia menjelaskan, dengan adanya pembersihan data pemilih yang tidak valid itu, sehingga berdampak pada jumlah data pemilih yang terdaftar saat ini. Dengan hasil penyisiran data ini nantinya, kata dia, dilanjutkan tahapan pemuktahiran data pemilih setelah penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan disinkronkan DPB.
"Daftar pemilih terus diperbaiki melalui DPB kemudian disandingkan atau digabung DP4, apabila ini banyak masalah akan semakin menumpuk permasalahan. Jadi syaratnya rumah DPT ini harus bersih pemilihnya, ketika disandingkan dengan rumahnya DP4 harus klop yang sama, nanti ketemu yang enggak sama yang belum terdaftar di DPT dari DP4 ini dia langsung masuk tidak lagi jadi ganda," katanya.
Ia menjelaskan penyisiran data pemilih yang ada, nantinya diharapkan saat pemilihan baik Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, masalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah clear. "Selama ini Sumsel masuk lima besar bermasalah terkait DPT, baik 2013 dan 2018 selalu jadi sorotan, dan perlahan kita sisir dari awal tahun lalu. Pemilih potensial ini mulai usia 17 tahun, meninggal sudah dicoret oleh data termasuk mantan anggota TNI Polri juga nanti ketemu dengan sistem Sidalih," katanya.
Selain itu pencoretan pemilih itu sebagian besar karena ganda dan di daerah yang pemilihnya besar, seperti di Kota Palembang 1 NIK terdata hingga 900 pemilih yang ada, meski nama dan orangnya berbeda- beda.
"Meski ada penyusutan ia memprediksi pemilih di Sumsel, tidak akan jauh seperti Pemilu 2019 lalu dengan kisaran pemilih sekitar 5,8 juta," pungkasnya. (OL-15)
Ditargetkan semua data ganda tersebut bersih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2024.
KPU masih memutakhirkan data pemilih yang akan digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Agar dilakukan pengawasan melekat pada saat pleno Pengawasan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP).
Daripada sekadar mengubah aturan atau merevisi UU Pemilu dan Pilkada, lebih bagus kebiasaan parpol itu bisa diubah dengan mendengarkan aspirasi konstituen atau calon pemilih.
WALI Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Benyamin Davnie menginstruksikan para camat dan lurah membenahi data penduduk guna menghadapi pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved