PAPUA bukan hanya milik satu suku. Ada banyak suku di Papua, dan setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional. Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh.
Penegasan ini dikatakan Jack Puraro, Ketua Gerakan Pemuda Jayapura dalam keterangan persnya, di Sentani, Papua, Jumat (7/10/2022).
Menurut Jack, Dewan Adat di tanah Tabi yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai Kepala suku di Papua, atau mengangkat Lukas Enembe sebagai Kepala Suku.
"Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai Kepala Suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Tapi kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, maka orang yang memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi,” tegas Jack.
Ia meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua ini memiliki satu Kepala Suku besar seperti Lukas Eeembe. "Itu tidak benar. Itu pembohongan publik," ujar Jack.
Menurutnya, opini seperti itu sengaja dibangun untuk menjadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk membentengi Pak Lukas Enembe membangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe, menurut Jack, mereka memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe. Tapi Jack berharap, mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi.
“Kami tahu bahwa kondisi Pak Lukas hari ini masih sakit, sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Tapi kita berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapapun boleh tinggal di Papua,” kata Jack.
Jack berharap, Gubernur Lukas Enembe mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga permasalahan kasus korupsi yang dituduhkan kepadanya dapat segera selesai dan masyarakat bisa tenang.
“Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapapun kita, masyarakat yang hidup di Republik ini, tidak ada yang kebal hukum," ucap Jack.
Dirinya yakin, Gubernur Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum, tetapi mungkin karena ada hasutan dan masukan-masukan dari orang-orang di sekeliling beliau, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.
“Kalau Pak Lukas terus dalam posisi seperti ini, ini juga dapat mengganggu kesehatan beliau. Tekanan seperti ini membuat beliau tersandera dan terkurung,”ujar Jack.
Jack meminta masyarakat Papua waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di Papua tidak kondusif. Secara khusus Jack mengimbai Kuasa hukum Lukas Enembe supaya tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.
“Sementara pak Gubernur dalam kondisi masih sakit, saya lebih menekankan kepada kuasa hukum Lukas Enembe, saya lihat terlalu frontal dalam penyampaian-penyampaian,” pinta Jack.
Menurutnya, kuasa hukum Lukas Enembe lebih fokus meyiapkan dokumen-dokumen, data-data dan bukti-bukti, dan terus berkoordinasi dengan KPK sehingga situasi ini bisa mereda.
Jack mengimbau kepada pihak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga keamanan di tanah Papua dan tidak terprovokasi pada isu-isu yang dapat membuat Papua ini tidak aman. (OL-13)
Baca Juga: Tokoh Adat Sekanto: Warga Papua Harus Biarkan KPK Periksa ...
