Dana Transfer Daerah Dikurangi, Beban APBD Cianjur Makin Berat

BEBAN APBD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, cenderung makin berat. Kondisi tersebut tak terlepas terjadinya berbagai pengurangan besaran dana transfer daerah dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur, Cecep S Alamsyah, menuturkan efek pandemi covid-19 hampir dua tahun terakhir dampaknya masih dirasakan sampai saat ini. Di tengah upaya memulihkan kembali perekonomian, kini dihadapkan kembali dengan berbagai fenomena kejadian global, satu di antaranya penaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Sampai sekarang sebetulnya covid-19 belum selesai. Sekarang beranjak ke pemulihan ekonomi, tapi ada berbagai kejadian global yang berdampak terhadap kita. Tentu ini akan makin membebani anggaran pendapatan kita," terang Cecep, Senin (5/9).

Cecep tak memungkiri dana transfer daerah dari pemerintah pusat sudah mulai dikurangi. Ia mencontohkan dana alokasi umum (DAU) yang kabarnya akan kembali dikurangi sebesar 2% karena akan digunakan untuk pengalihan subsidi BBM. "Dalam situasi seperti ini, ya kita mengelola anggaran yang ada saja," ucapnya.

Kabupaten Cianjur juga dihadapkan pada pesta demokrasi Pilkada serentak 2024 yang tentu akan membutuhkan dana cukup besar. Ditambah gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang dibebankan ke daerah.

Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) yang sedianya diandalkan bisa menutupi pengurangan dana transfer daerah, pada kenyataannya belum optimal. "Mungkin nanti kita akan merelokasi atau merefokusing kembali anggaran dengan harapan untuk kepentingan masyarakat yang harus lebih dipentingkan," tegasnya.

Berkenaan dengan naiknya harga BBM, sebut Cecep, Pemkab Cianjur sudah mendapatkan arahan dari pemerintah pusat membuat berbagai skema perencanaan sebagai upaya antisipasi. Satu di antaranya menyiapkan dana jaring pengaman sosial (JPS) untuk membantu masyarakat yang terdampak.

"JPS akan kami alokasikan dari BTT (biaya tak terduga. Kami juga segera berkoordinasi dengan semua kepala desa untuk menganggarkan dari keuangan desa untuk membantu masyarakat yang terdampak naiknya harga BBM," pungkasnya. (OL-15)