Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
POLDA Jabar mempersiapkan personel untuk pengamanan aksi demo pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Sabtu (3/9).
"Terkait dengan adanya aksi unjuk rasa, kita telah mempersiapkan personel untuk melakukan pengamanan terkait aksi unjuk rasa tersebut. Kemudian kita juga lakukan pengaman dan koordinasi dengan SPBU," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin (5/9).
Demi menjaga kondusifitas, pihaknya pun sudah mengantisipasi dengan menyiapkan pendataan terkait gerakan-gerakan yang mungkin tidak menerima keputusan kenaikan harga BBM. Sejauh ini, Ibrahim menyampaikan, aksi unjuk rasa di beberapa daerah berlangsung aman.
"Alhamdulillah, kita menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa karena berlangsung dengan damai tanpa ada permasalahan," ujarnya.
Dirinya berharap kepada masyarakat yang mengadakan aksi, sebaiknya dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan permasalahan kamtibmas yang akhirnya dapat berefek pada kondisi kisruh.
"Kita berharap dengan kenaikan BBM ini semuanya bisa menerima sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, karena hal ini juga tujuannya untuk menata kondisi sosial masyarakat," tuturnya.
Polda Jabar juga melakukan pengawasan penimbunan BBM yang dilakukan oknum masyarakat. Biasanya ditemukan masyarakat yang membeli BBM dengan harga sebelum naik kemudian menjualnya dengan harga baru.
Dia memastikan bahwa sampai saat ini belum ditemukan pelanggaran seperti itu. Meski demikian, Ibrahim mengimbau masyarakat tidak melakukan hal-hal licik demi mengeruk keuntungan pribadi. "Karena prihatin kepada masyarakat yang membutuhkan, disaat dibutuhkan malah ada oknum-oknum yang melakukan penimbunan dan mencari keuntungan," jelasnya. (OL-15)
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (13/8).
Keputusan itu diambil meski ada penolakan luas dari publik dan kekhawatiran langkan tersebut akan membahayakan para sandera.
SEKITAR 18.000 orang turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7).
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved