MENDAPATKAN Bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi dianggap tidak sebanding dengan efek domino kenaikan harga yang ditimbulkan.
Hal ini dialami oleh Normah, warga Jl AR Deng Ngunjung Makassar, Sulawesi Selatan. Meski dapat BLT, kata Normah, pemberian batuan itu tidak sebanding dengan kenaikan harga lain akibat kenaikan BBM.
"Ini yang naik bukan cuma harga BBM, ongkos anak ke sekolah, sembako dan kebutuhan lain. Itu bantuan tunai dikasi pemerintah langsung habis bayar utang, sementara harga naik terus," keluhnya.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Irawan Bintang menyebutkan, ada sebanyak 396.143 keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan langsung tunai (BLT) pascakenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Sulsel.
BLT itu, dikeluarkan melalui Kementerian Keuangan merupakan bentuk kompensasi atas kenaikan BBM, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat yang terdampak lonjakan harga.
"Untuk Sulsel, 396.148 KPM tersebut tersebar pada 24 kabupaten/kota di Sulsel. Data itu, kata dia, semuanya berbasis usulan kabupaten. Semua data tersebut diambil dari Data dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan Sosial,” sebut Irawan.
Dana BLT yang bersumber dari pusat, didistribusikan ke seluruh daerah melalui PT Pos dan Giro. "Kami ada koordinator lapangan. Jadi per kabupaten/kota bisa langsung ke korlap masing-masing jika ada pengaduan dan lain sebagainya. Untuk penyaluran ini ada call center nya silakan hub atau chating ke nomor ini 082344009009,” jelas Irawan.
Baca juga: Peternak Unggas Jawa Tengah Khawatir Penaikan BBM Berdampak pada Pengosongan Kandang
Jika tidak ada kendala berarti, rencananya paling lambat Rabu (7/9) pendistribusiannya mulai dilaksanakan di Sulsel. “Kami berharap secepatnya, karena saat ini, Senin (5/9) baru rapat pembentukan Satgas, besok Selasa atau Rabu penyalurannya,” lanjut Irawan.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memberikan tiga bantalan sosial sebesar Rp24,17 triliun sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM. Bantalan sosial tambahan ini akan diberikan kepada 20,65 juta KPM dalam bentuk BLT pengalihan subsidi BBM sebesar Rp12,4 triliun.
Dalam laman resminya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan BLT tersebut akan segera dibayarkan oleh Kementerian Sosial sebesar Rp150.000 selama empat kali dengan total BLT yang diberikan sebesar Rp600.000 untuk setiap penerima.
“Ibu Mensos akan membayarkannya dua kali, yaitu Rp300.000 pertama dan Rp300.000 kedua. Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia untuk 20,65 juta keluarga penerima dengan anggaran Rp12,4 triliun,” terang Sri Mulyani.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan melalui pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 dengan total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
“Nanti Ibu Menakertrans akan segera menerbitkan juknisnya sehingga langsung bisa dilakukan pembayaran kepada para pekerja tersebut,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain, Pemerintah Daerah juga diminta untuk melindungi daya beli masyarakat. Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dimana 2% dari Dana Transfer Umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,17 triliun untuk subsidi sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan.(OL-4)
