Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
TOLAK rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi ke Gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kamis (1/9) melakukan aksi unjuk rasa ke gedung
DPRD Kota Cirebon.
Sembari membawa bendera dan spanduk bertuliskan penolakan terhadap rencana penaikan harga BBM bersubsidi mereka berjalan menuju Gedung DPRD Kota Cirebon. Namun, petugas Polres Cirebon Kota yang mengamankan unjuk rasa melarang mereka memasuki halaman gedung DPRD.
Mahasiwa akhirnya berorasi bergantian sambil membakar ban bekas di ruas Jalan Siliwangi, persis di depan Gedung DPRD. Ketua DPC GMNI Cirebon, Novian Rajabi, menjelaskan, wacana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat kecil.
Baca juga: Antrean Pembeli Pertalite Terjadi di SPBU-SPBU di Badung
"Wacana itu hanya memberikan dampak buruk pada perekonomian masyarakat," tegasnya.
Saat ini, lanjut Novian, masyarakat baru mulai bangkit dari pandemi covid-19. Dengan rencana penaikan harga BBM bersubsidi justru akan
berdampak buruk bagi perekonomian warga yang tengah berupaya untuk bangkit lagi.
"Kami menuntut pemerintah menetapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi," tegas Novian.
Mahasiswa menyerukan, sejumlah langkah untuk tidak menaikkan harga BBM bisa dilakukan. Di antaranya dengan membeli BBM dari negara produsen minyak yang harganya termurah untuk meringankan beban APBN.
Mahasiswa juga mendesak Presiden RI mengevaluasi Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang tidak mampu menjalankan tugasnya. Terutama dalam mengatur dan mengawasi penyediaan hingga pendistribusian BBM, sehingga membuat pemerintah menetapkan kebijakan untuk menaikkan harganya. (OL-16)
Akan terus berlangsungkah perlawanan rakyat terhadap kekuasaannya yang tinggal dua bulan lagi berakhir?
Formula penghitungan kenaikan upah menggunakan PP No 51/2023 hanya akan membuat upah buruh naik 0,5% pada 2024.
Serikat buruh akan memastikan bahwa Pj Gubernur tidak mengubah rekomendasi kenaikan UMK dari wali kota dan bupati.
Mereka bergerak ke kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung untuk bergabung bersama buruh dari daerah lainnya seperti Cianjur, Sukabumi, Depok dan Bogor.
Dalam aksi turun ke jalan di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (26/2), mahasiswa mengecam keputusan politik pemerintah yang menghasilkan kelangkaan dan kenaikan harga pangan.
Pakai jenis BBM yang dianjurkan menjadi salah satu saran yang dianjurkan.
‘SAMPAI kapan negara kuat bertahan menghadapi tekanan harga minyak dunia?’ merupakan sebuah pertanyaan yang selalu muncul di kalangan ekonom dan analis
PENGETATAN subsidi BBM menjadi pintu masuk komitmen pemerintah dalam mendukung net zero emisi karbon. Benarkah?
Polres Jakarta Pusat menyebut terdapat 9 titik lokasi unjuk rasa menuntut penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Jakarta Pusat yang digelar hari ini, Senin (5/9).
Pemerintah Kota Tangerang juga segera mendistribusikan bibit tanaman seperti cabai dan juga tomat untuk ditanam di lahan Kelompok Wanita Tani (KWT) maupun di rumah.
Tarif itu naik sebesar Rp1.500 hingga Rp2.000. Sebelumnya untuk jarak dekat Rp3.000 dan jarak jauh atau sampai dengan tuhuan (sesuai trayek) Rp3.500.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved